AMBON — Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sektor perhubungan Maluku digelar untuk memastikan semua stakeholder memiliki persepsi yang sama mengenai kebutuhan transportasi daerah. Koordinasi tersebut menjadi persiapan teknis sebelum proposal diajukan ke pemerintah pusat dalam pembahasan RAPBN 2027.
Pertemuan di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku ini difasilitasi oleh Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty (Fraksi PKS, Dapil Maluku) bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Peserta rapat mencakup pengelola transportasi laut, udara, dan darat—elemen kunci logistik kepulauan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari strategi bersama mempersiapkan kebutuhan teknis yang akan diperjuangkan di tingkat pusat. "Sesungguhnya pertemuan sore hari ini diadakan atas inisiasi dari Ibu Anggota DPR RI, Ibu Saadiah Uluputty, bersama Pemerintah Maluku terkait dengan rencana pembahasan hal-hal teknis karena dalam waktu dekat akan ada pembahasan RAPBN Tahun 2027," ujarnya.
Melalui koordinasi ini, Lewerissa berharap semua pemangku kepentingan di Maluku dapat menyampaikan kebutuhan daerah dengan narasi yang konsisten kepada pemerintah pusat. "Dengan rapat koordinasi seperti ini, kita berharap apa yang akan kita sampaikan lewat wakil kita di DPR RI maupun DPD RI kepada pemerintah pusat dapat memiliki persepsi yang sama," katanya.
Strategi koordinasi tingkat daerah ini merupakan praktik umum menjelang pembahasan anggaran nasional, memastikan usulan lokal terstruktur dan saling mendukung sebelum masuk meja negosiasi pusat.