MALUKU — Selama ini, banyak pelaku usaha mikro khawatir riwayat pinjaman kecil di platform pinjol akan menghambat pengajuan KUR ke bank. Kekhawatiran itu kini terjawab sudah.
Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo menegaskan bahwa pinjaman di bawah Rp1 juta tidak lagi menjadi catatan hitam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Artinya, data tersebut tidak akan muncul dan tidak menggugurkan hak calon debitur untuk mendapatkan KUR.
"Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR," kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM, Kamis (18/6).
Meski riwayat pinjol kecil diabaikan, bukan berarti pengajuan KUR bisa dilakukan tanpa syarat. Antonius menekankan bahwa calon debitur wajib memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal enam bulan.
"Harus punya usaha dulu yang berjalan. Tidak boleh kalau baru berencana membuka usaha," ujarnya.
Selain itu, legalitas usaha juga menjadi syarat mutlak. Calon debitur harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha, serta identitas berupa e-KTP yang valid.
Untuk pengajuan KUR di atas Rp50 juta, BRI mewajibkan calon debitur memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif. Perbankan juga akan mengecek melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk memastikan debitur tidak sedang menerima kredit program pemerintah lain.
"Kalau masih menikmati kredit program pemerintah yang lain, yang lama harus dilunasi dulu," kata Antonius.
Ada pula larangan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri aktif untuk mengakses KUR. Pengecualian hanya diberikan bagi mereka yang sudah memasuki masa persiapan pensiun atau telah pensiun.
Setelah memenuhi persyaratan administratif, calon debitur tetap harus melalui proses asesmen perbankan. Penilaian terhadap rekam jejak pembayaran kredit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam persetujuan KUR.
Kebijakan relaksasi OJK ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal hanya karena catatan pinjol kecil. Dengan begitu, akses permodalan yang lebih terjangkau diharapkan bisa mendorong pertumbuhan usaha kecil di tanah air.