AMBON — Kekhawatiran petani sawit terhadap program B50 kembali mengemuka. POPSI bersama Koalisi Transisi Bersih menilai implementasi mandatori biodiesel 50 persen berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani, terutama jika dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi produksi dan harga di lapangan.
Mansuetus Darto menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak biodiesel, melainkan menolak jika biaya kebijakan ini dibebankan kepada petani. Menurutnya, pendekatan flexi blending dengan batas minimum B30 dan peningkatan ke B40 atau B50 secara fleksibel dinilai lebih rasional.
“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS,” tegas Darto dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/6).
Ia menambahkan, kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen untuk mendukung B50 akan langsung memangkas harga yang diterima petani. Harga pembelian TBS yang mengikuti harga CPO bersih setelah dipotong berbagai pungutan dinilai tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya.
Hasil pemodelan ekonomi dari Traction Energy Asia menunjukkan dampak serius jika B50 dijalankan secara brute force. Proyeksi defisit Dana Sawit BPDP mencapai Rp 28 triliun, sementara potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan diperkirakan mencapai Rp 620 triliun dalam 10 tahun.
Di sisi lain, data Traction memperingatkan ancaman ekspansi lahan baru seluas 3,22 juta hektar jika kebutuhan bahan baku B50 dipaksakan tanpa peningkatan produktivitas. Utang karbon dari pembukaan lahan baru diperkirakan berlangsung selama 122 tahun.
Peneliti Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menyebutkan bahwa pilihannya bukan sekadar B50 “ya atau tidak”, melainkan antara B50 murni versus B50 yang berkelanjutan. “Mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi,” ungkapnya.
Petani sawit saat ini masih menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun yang terus meningkat. Darto menegaskan bahwa jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan.
“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali formulasi HIP Biodiesel dan penetapan Harga CPO setelah dipotong berbagai pungutan sebagai dasar pembentukan harga TBS. Harga tersebut sudah tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya,” ujarnya.
Yayan menambahkan, jika kebijakan B50 dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat dan pemanfaatan limbah minyak jelantah, justru dapat memberikan manfaat. Tanpa itu, petani akan terus menjadi mata rantai paling lemah dalam industri sawit.