AMBON — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa publikasi kelembagaan tidak boleh sekadar menjadi dokumentasi kegiatan seremonial. Menurutnya, Tabloid Tabaos Edisi II harus menjadi media yang mampu mengomunikasikan arah kebijakan, capaian kinerja, dan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.
"Setiap capaian organisasi perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara baik agar menjadi media pembelajaran, memperkuat akuntabilitas, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Hukum," ujar Saiful dalam sambutannya.
Tabloid Tabaos Edisi II memuat beragam informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkum Maluku. Mulai dari pelayanan hukum, fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan akses terhadap keadilan, hingga inovasi pelayanan yang dikembangkan sepanjang Tahun 2026.
Kehadiran tabloid ini tidak hanya menjadi arsip capaian organisasi, tetapi juga ruang berbagi praktik baik (best practices) yang dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Saiful menambahkan bahwa penguatan komunikasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi birokrasi. Ia mendorong setiap satuan kerja untuk membangun budaya dokumentasi dan publikasi yang profesional, informatif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemutaran Video Profile Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Tahun 2026. Selain itu, diputar pula video "Kemenkum Melayani di Negeri Seribu Pulau" yang menampilkan transformasi pelayanan dan inovasi layanan hukum hingga ke wilayah kepulauan di Provinsi Maluku.
Melalui penguatan budaya publikasi dan komunikasi kelembagaan ini, Kantor Wilayah Kemenkum Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang semakin terbuka, adaptif, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi layanan hukum.
Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum sebagai institusi yang profesional, transparan, dan melayani.