MASOHI — Rencana investasi baru yang melibatkan tenaga kerja asing di Kabupaten Maluku Tengah mendorong penguatan koordinasi antara aparat keimigrasian dan pemerintah daerah. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, bertemu langsung dengan Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, untuk menyamakan langkah pengawasan.
Pertemuan di kantor DPRD itu membahas dampak meningkatnya aktivitas investasi terhadap mobilitas orang asing. Gindo menegaskan, sinergi dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk memastikan pengawasan berjalan optimal tanpa menghambat iklim investasi.
“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pengawasan keimigrasian. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap warga negara asing dapat dilakukan secara optimal, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang sehat di Maluku Tengah,” ujar Gindo dalam keterangan yang diterima redaksi.
Perhatian utama dalam pertemuan ini adalah rencana operasional pabrik baru yang diperkirakan menyerap tenaga kerja asal Jepang dan China. Meski hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran administrasi keimigrasian yang signifikan, langkah antisipatif dinilai perlu disiapkan sejak dini.
Gindo menyebut, koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat agar setiap pergerakan WNA di wilayah tersebut dapat terpantau. Ia juga memperkenalkan jajaran Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, menyatakan komitmennya mendukung tugas keimigrasian. Pihaknya tidak hanya siap mengawal kebijakan, tetapi juga akan memberikan informasi terkait potensi kerawanan yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing di daerah pemilihannya.
“DPRD Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Kami siap memberikan informasi terkait potensi kerawanan yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing serta membangun koordinasi yang baik demi terciptanya pengawasan yang efektif dan kondusif,” kata Herry.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana pembentukan Satker Imigrasi di Masohi. DPRD berjanji menjembatani komunikasi dengan para pemangku kepentingan agar realisasi satker tersebut bisa segera terwujud.
Kehadiran Satker Imigrasi di Masohi dinilai strategis. Selain memperluas akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian tanpa harus menempuh jarak jauh, keberadaan kantor ini juga akan memperkuat pengawasan terhadap pergerakan orang asing di Kabupaten Maluku Tengah.
Melalui pertemuan ini, kedua institusi menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, dan profesional. Pengawasan yang efektif diharapkan berjalan beriringan dengan kepastian hukum bagi investor yang masuk ke wilayah tersebut.