MASOHI — Rencana pemerintah pusat menghadirkan layanan imigrasi di ibu kota Kabupaten Maluku Tengah memasuki babak baru. Audiensi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan jajaran Pemkab Maluku Tengah digelar di Ruang Rapat Bupati, Kamis (30/7/2026). Pertemuan ini menyepakati sinergi teknis untuk merealisasikan unit layanan tersebut.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, menegaskan kehadiran layanan ini bukan sekadar memangkas jarak administrasi. Menurutnya, pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) dan tenaga kerja asing di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tumbuh menjadi prioritas utama.
“Kehadiran layanan keimigrasian di Masohi merupakan kebutuhan strategis, bukan hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap orang asing, mendukung iklim investasi yang sehat, serta mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran keimigrasian,” ujar Ginting dalam keterangan yang diterima redaksi.
Ginting menyebut peningkatan aktivitas masyarakat dan iklim investasi di Maluku Tengah berjalan pesat. Kondisi ini membuat mobilitas orang asing kian tinggi. Diperlukan penanganan administrasi yang efisien sekaligus pengawasan mendalam untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).
Tanpa kehadiran unit resmi, pengawasan di lapangan dinilai kurang optimal. Selama ini, kantor imigrasi atau unit layanan terdekat masih berpusat di Ambon. Warga Masohi dan sekitarnya harus menempuh waktu perjalanan yang cukup lama untuk mengakses layanan tersebut.
Pemkab Maluku Tengah menyatakan komitmen penuh untuk memfasilitasi percepatan operasional. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Zahlul Iksan, menyebut pihaknya siap memberikan dukungan teknis berupa penyediaan lahan atau gedung sarana operasional.
“Sinergi ini diyakini mampu meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat lokal sekaligus menciptakan iklim pengawasan keberadaan WNA yang lebih tertata dan efektif,” demikian pernyataan yang disampaikan jajaran Pemkab dalam pertemuan tersebut.
Dukungan juga mengalir dari sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, JR Wattimena, menilai keberadaan unit layanan imigrasi di Masohi akan menjadi angin segar. Hal ini terutama menjelang perhelatan Sail Darwin–Banda yang dijadwalkan berlangsung pada 1–8 Agustus 2026.
Menurut Wattimena, kepengurusan dokumen dan administrasi keimigrasian bagi wisatawan mancanegara akan jauh lebih praktis dan ramah turis. Hal ini dinilai mampu menggenjot potensi pariwisata daerah secara signifikan. Maluku Tengah memiliki destinasi unggulan yang masuk dalam agenda event internasional tersebut.
Dengan adanya jaminan dukungan dari pemerintah daerah, langkah selanjutnya tinggal menunggu realisasi teknis dari Kantor Wilayah Imigrasi Maluku. Masyarakat Masohi pun berharap unit layanan ini dapat segera beroperasi. Harapan ini bukan hanya untuk mempermudah pengurusan paspor, tetapi juga mempercepat proses administrasi bagi warga yang hendak bekerja atau melanjutkan studi ke luar negeri.