AMBON — Pengurus Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Maluku menyatakan dukungannya terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dr. Ir. Ruslan Malik, S.T., M.T. Apresiasi ini disampaikan organisasi tersebut pada Minggu (01/08/2026) sebagai respons atas dinamika yang terjadi di internal lembaga pemerintahan tersebut.
Menurut KMHDI Maluku, masa peralihan kepemimpinan merupakan fase yang lumrah terjadi di instansi publik. Proses adaptasi administrasi, koordinasi antarunit, hingga penyelarasan program kerja menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Salah satu poin yang ditekankan organisasi ini adalah persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, termasuk lahan pertanian warga transmigrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). KMHDI menilai isu tersebut tidak bisa serta-merta menjadi beban evaluasi tunggal bagi pejabat yang baru menjalankan tugasnya.
"Plt. Kepala BWS Maluku bekerja dalam situasi transisi kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk memastikan seluruh program berjalan optimal. Kami melihat adanya komitmen untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan," ujar Hitinesi Nahatue.
Ia menambahkan bahwa penilaian terhadap kinerja pimpinan harus dilakukan secara proporsional. Kondisi objektif di lapangan dan batas kewenangan seorang pelaksana tugas menjadi variabel yang perlu dipertimbangkan sebelum melontarkan kritik.
Organisasi kemahasiswaan ini menegaskan bahwa fungsi kontrol publik tetap penting untuk dijalankan. Namun, penyampaian kritik dinilai harus berlandaskan data dan fakta riil, bukan sekadar asumsi yang bisa memperkeruh suasana kerja.
"Kami berharap semua pihak mengedepankan semangat kolaborasi dalam mencari solusi atas persoalan kekeringan yang dialami masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BWS Maluku, dan masyarakat agar penanganan dapat dilakukan secara efektif," tuturnya.
KMHDI Maluku menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan sumber daya air di Maluku. Organisasi ini juga berjanji mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar warga akan air.