MALUKU — Keputusan ini diumumkan langsung oleh Pramono Anung di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8). Ia menegaskan tarif Rp1 berlaku untuk seluruh moda transportasi yang berada di bawah kendali pemerintah daerah, tanpa terkecuali.
"Semua transportasi pada tanggal 17 Agustus, yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, bayarnya hanya Rp1 rupiah saja," ujar Pramono dalam keterangannya yang dikutip Antara.
Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan kemeriahan di tengah perayaan Hari Kemerdekaan. Lebih dari itu, pemerintah menargetkan lonjakan jumlah pengguna harian transportasi umum yang biasanya tembus 1,1 juta penumpang per hari untuk moda TransJakarta saja.
"Saya memutuskan untuk memberikan kado semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono menambahkan.
Bagi warga yang biasanya mengeluarkan Rp3.500 untuk TransJakarta atau Rp14.000 untuk MRT, potongan tarif ini memberikan penghematan signifikan. Namun, Pemprov DKI belum merinci estimasi tambahan subsidi yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat kebijakan tarif khusus ini.
Kebijakan ini menyasar seluruh armada yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Berikut moda yang dipastikan menerapkan tarif Rp1:
Meski tarif ditekan, mekanisme pembayaran tetap menggunakan uang elektronik atau kartu bank yang berlaku di masing-masing moda. Pengguna tidak perlu melakukan registrasi khusus, cukup tap kartu di mesin gate atau mesin pembayaran yang tersedia.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan lonjakan penumpang saat program tarif khusus berlangsung. Kepadatan diprediksi terjadi di stasiun-stasiun pusat seperti Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Lebak Bulus pada jam sibuk pagi hari.
Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum lebih awal atau memanfaatkan rute alternatif. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, TransJakarta, dan kepolisian akan disiagakan di titik-titik strategis untuk mengatur alur penumpang.
Kebijakan tarif Rp1 ini sekaligus menjadi ujian bagi integrasi antarmoda di Jakarta. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator kesiapan kota dalam menerapkan skema tarif integrasi penuh yang selama ini terus dikaji pemerintah provinsi.