AMBON — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama DPRD setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1.134.493.967.477, sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.078.743.967.477.
Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena menegaskan, kesepakatan ini menjadi landasan untuk melanjutkan tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penyampaian Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD. "Kita sudah berusaha mengikuti mekanisme yang berlaku dan telah dilakukan kesepakatan. Proses selanjutnya tinggal dilanjutkan dalam penyusunan RKA dan penyampaian RAPBD ke DPRD," ujarnya di Ambon, Rabu.
Bodewin menjelaskan, sesuai Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA dan PPAS telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada 29 Juli 2026. Proses pembahasan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap program yang masuk berkualitas dan adaptif.
"Kami menyadari sungguh bahwa proses pembahasan terhadap kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2027 telah dilakukan dengan berhati-hati, cermat, dan sangat detail," kata Bodewin.
Pembangunan daerah pada 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025-2030. Arah kebijakan difokuskan pada percepatan transformasi digital dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan Ambon yang berdaya saing.
Secara teknis, arah kebijakan ini dijabarkan dalam 17 program prioritas yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan setiap tahunnya. Selain pendapatan dan belanja, rancangan APBD 2027 juga mencakup pembiayaan daerah sebesar Rp55.750.000.000.
Bodewin berharap seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, program pembangunan yang telah ditetapkan dapat dieksekusi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Ambon.