AMBON — Delapan puluh satu tahun Provinsi Maluku berjalan, namun Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menilai provinsi itu masih tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku, Rabu (19/8/2026).
Watubun mengakui, berbagai capaian pembangunan pemerintah patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar hal itu tidak menutup kenyataan pahit yang masih dirasakan warga di lapangan.
“Kenyataannya, Provinsi Maluku pada hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain di bidang pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, dan lainnya,” ujar Watubun di ruang rapat paripurna DPRD Maluku.
Geografis Kepulauan Jadi Biang Keladi
Watubun menjelaskan, persoalan mendasar pembangunan di Maluku tidak bisa dilepaskan dari karakter geografisnya sebagai provinsi kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi layanan dan pembangunan infrastruktur menjadi timpang dan semakin rumit.
Akibatnya, warga di pulau-pulau terluar harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengakses kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok. Biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan bagi masyarakat di daerah terpencil.
Intervensi Kebijakan dari Pusat hingga Daerah
Menurut politisi tersebut, persoalan ini menuntut intervensi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Upaya itu harus dilakukan secara simultan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Tanpa sinergi dan komitmen bersama, Watubun menilai ketimpangan antarwilayah di Maluku akan semakin melebar. Momentum HUT ke-81 ini, lanjutnya, harus menjadi titik evaluasi sekaligus pendorong untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku.
