Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang menjadikan daerahnya sebagai pusat pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia. Peluang itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie dalam Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026-2029 di Jakarta, Rabu. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri alat keselamatan pelayaran menjadi kunci mewujudkan rencana tersebut.
AMBON — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie menyampaikan peluang tersebut saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026-2029 di Jakarta, Rabu. Menurutnya, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat transportasi laut menjadi urat nadi utama yang menghubungkan masyarakat antarpulau. Wilayah Maluku sendiri 90 persen areanya didominasi bentangan perairan.
Kapal feri, kapal cepat, hingga kapal perintis menjadi jembatan penghubung yang membebaskan warga di pulau-pulau terluar dan terpencil dari isolasi geografis. Kondisi itu sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan pemerintahan di daerah.
"Maluku memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia," kata Sadali Ie di Jakarta.
Pengembangan ekosistem itu, lanjutnya, dapat mencakup peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan investasi. Pemerintah daerah juga mendorong ketersediaan alat keselamatan pelayaran yang memenuhi standar agar lebih mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha dengan harga terjangkau.
Upaya tersebut perlu diikuti dukungan layanan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan alat keselamatan secara berkala. Tujuannya agar pemanfaatannya tetap memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran.
"Keselamatan pelayaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri penyedia alat keselamatan pelayaran," ujar Sadali Ie.
Ia menilai signifikansi peran transportasi laut menuntut dukungan ekosistem keselamatan pelayaran yang tangguh, andal, dan berkelanjutan. Keselamatan di laut tidak boleh lagi dipandang sekadar pelengkap teknis, melainkan mata rantai utuh yang melibatkan ketersediaan alat keselamatan standar, kesiapan personel melalui simulasi darurat, kepatuhan operator, hingga penguatan regulasi dari otoritas pelabuhan.
"Di tengah karakteristik geografis Maluku yang menantang, integrasi antara pemeliharaan armada yang prima, pemanfaatan teknologi navigasi, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem keselamatan menjadi fondasi vital," katanya.
Penguatan industri dan layanan pendukung keselamatan pelayaran dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah. Selain memfasilitasi mobilitas warga dan logistik antarpulau, langkah itu disebut memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum demi mewujudkan sistem transportasi laut Nusantara yang bernilai tinggi.
Maluku juga berpeluang membuka ruang investasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan ekosistem ini. Pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan dunia usaha agar ketersediaan alat keselamatan pelayaran standar semakin terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kepulauan tersebut.