LABUHA — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Langkah itu diambil karena masih banyak warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan menghadapi keterbatasan akses jalan dan jembatan.
Akses transportasi yang lebih baik dinilai dibutuhkan masyarakat untuk memobilisasi sekaligus memasarkan hasil pertanian dan perikanan. Keterbatasan konektivitas disebut menjadi salah satu tantangan pembangunan di Maluku Utara di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Persoalan konektivitas tersebut salah satunya dijawab melalui pembangunan empat jembatan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Pembangunan itu dilakukan Harita Nickel melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Pulau Obi merupakan salah satu wilayah di Halmahera Selatan yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Keberadaan jembatan diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus membuka akses pasar bagi hasil bumi dan tangkapan nelayan setempat.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pencapaian angka. Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat secara lebih luas.
"Pembangunan di Maluku Utara belum sepenuhnya inklusif. Salah satu kendala utamanya adalah masalah konektivitas, karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh fasilitas jalan dan jembatan yang layak," ujar Sherly.
Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Namun, pertumbuhan itu belum sepenuhnya dirasakan merata oleh warga di wilayah kepulauan yang masih terisolasi secara transportasi.
Keterbatasan jalan dan jembatan membuat biaya logistik di sejumlah daerah menjadi lebih mahal. Warga yang hendak menjual hasil pertanian dan perikanan kerap kesulitan menjangkau pasar karena akses yang terbatas.
Pembangunan empat jembatan di Pulau Obi menjadi bagian dari program PPM Harita Nickel di wilayah operasinya. Program itu menyasar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area tambang dan pengolahan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah perlu terus dipercepat. Tujuannya agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah kepulauan.