Kepolisian Daerah Maluku membentuk Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan elemen masyarakat untuk mencegah konflik sosial sejak dini. Forum yang digelar di Markas Polda Maluku, Ambon, itu fokus membangun sistem deteksi dini dan merumuskan langkah pencegahan terpadu. Data Polda Maluku menunjukkan konflik sosial turun dari 185 kejadian pada 2024 menjadi 90 kejadian pada 2025, dan 10 kejadian hingga September 2026.
AMBON — Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Dadang Hartanto menegaskan bahwa keamanan bukan semata tugas TNI dan Polri. Pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pemuda, media, dan seluruh elemen masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah.
Forum Koordinasi Keamanan Maluku digelar untuk membangun sistem deteksi dini dan merumuskan langkah pencegahan konflik secara terpadu. Forum itu melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan elemen masyarakat.
Dadang menyatakan pencegahan konflik tidak dapat hanya mengandalkan respons setelah peristiwa terjadi. Keterlibatan seluruh elemen dibutuhkan untuk membaca gejala dan menangani persoalan sejak awal.
"Konflik seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ada tanda-tanda awal, ada pemicu, ada informasi yang berkembang di media sosial. Karena itu, kemampuan mendeteksi gejala awal menjadi sangat penting," ujarnya.
Sejumlah faktor yang perlu diantisipasi, antara lain sengketa lahan dan batas wilayah antarnegeri, konsumsi minuman keras, kepentingan politik, persaingan sumber daya, serta penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
Data Polda Maluku mencatat konflik sosial menurun dari 185 kejadian pada 2024 menjadi 90 kejadian pada 2025. Hingga September 2026, tercatat 10 kejadian konflik sosial di wilayah tersebut.
Penurunan angka itu menjadi salah satu dasar penguatan koordinasi lintas sektor. Polda Maluku ingin memastikan tren penurunan berlanjut melalui keterlibatan semua pihak.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan dukungan terhadap forum tersebut. Ia menilai stabilitas keamanan merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Lewerissa juga menekankan pentingnya dialog dan komunikasi menghadapi cepatnya penyebaran informasi di media sosial.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Abdullah Latuapo mendukung penguatan forum. Ia meminta pembinaan rohani serta kesadaran hukum masyarakat terus ditingkatkan.
"Pembinaan rohani dan keagamaan harus terus diperkuat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum," katanya.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pemuda, organisasi masyarakat, dan media akan terus dilakukan. Tujuannya memperkuat deteksi dini serta menjaga situasi keamanan di Maluku.