Pemerintah Kota Ambon mengalokasikan Rp8,9 miliar dari APBD 2026 untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 16.021 jiwa. Anggaran itu jadi strategi menutup selisih peserta aktif yang baru mencapai 76,78 persen, di bawah syarat UHC Prioritas 80 persen. Sekretaris Daerah Kota Ambon Roberd Sapulette menyebut seluruh fasilitas kesehatan pemerintah setempat sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
AMBON — Pemkot Ambon menetapkan belanja jaminan kesehatan lewat APBD 2026 sebagai jalan menutup jurang antara cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta. Per 1 September 2026, cakupan JKN di kota itu sudah 358.347 jiwa atau 98,25 persen dari total penduduk.
Masalahnya ada di keaktifan. Peserta aktif baru 280.056 jiwa atau 76,78 persen, sehingga 78.291 jiwa tercatat tidak aktif atau belum terdaftar dan belum bisa mengakses layanan lewat JKN secara penuh.
Alokasi Rp8,9 miliar menyasar 16.021 jiwa yang kepesertaannya belum aktif. Sekretaris Daerah Kota Ambon Roberd Sapulette menyampaikan angka itu saat membuka Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas di Balai Kota Ambon.
"Tahun 2026, Pemkot telah mengalokasikan Rp8,9 miliar dari APBD untuk membiayai masyarakat yang saat ini telah mencapai 16.021 jiwa," kata Sapulette.
Ia menempatkan belanja itu sebagai langkah menuju Universal Health Coverage berkualitas, bukan sekadar penambahan jumlah peserta terdaftar.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Indira Rumalutur menyebut syarat pemenuhan UHC Prioritas adalah keaktifan peserta minimal 80 persen. Kota Ambon masih menyisakan jarak sekitar 12 ribu peserta aktif dari ambang itu.
"Di Kota Ambon masih ada gap peserta aktif sekitar 12 ribu peserta," ujarnya.
Selain APBD, Indira menyebut skema Donasi JKN sebagai alternatif pembiayaan, mencakup donasi perorangan, badan usaha, maupun lembaga lain.
Sapulette memastikan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Ambon telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN aktif. Kerja sama itu jadi pijakan agar warga yang nantinya masuk kepesertaan tidak menemui hambatan saat berobat.
"Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana memastikan ke depannya seluruh masyarakat dapat terlayani tanpa kendala biaya melalui program JKN," katanya.
Pemkot berharap badan usaha, badan hukum, filantropi, dan masyarakat ikut berkontribusi lewat berbagai skema pembiayaan untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN aktif di Ambon.