DPRD Maluku Dorong Pengusaha Daerah Investasi SPBU Nelayan, 10 Titik Sudah Beroperasi di Kepulauan

DPRD Maluku bersama pemerintah daerah mendorong pengusaha lokal menangkap peluang investasi perluasan jaringan SPBU Nelayan ke wilayah kepulauan. Komisi II DPRD Maluku menilai peluang usaha itu terbuka lebar setelah Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pertamina membeberkan mekanisme pembangunan SPBU Nelayan dalam rapat dengar pendapat. Saat ini sudah ada 10 SPBU Nelayan beroperasi di sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

AMBON — Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Jhon Laipeny menyatakan pihaknya mendorong pengusaha daerah mengambil peluang investasi pembangunan SPBU Nelayan. Dorongan itu muncul setelah DKP Maluku dan Pertamina memaparkan mekanisme pembangunan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi.

Menurut Laipeny, keberadaan SPBU Nelayan dapat memicu pembukaan titik pelayanan baru, terutama di wilayah kepulauan yang banyak memiliki nelayan namun belum memiliki SPBU khusus.

10 SPBU Nelayan Sudah Beroperasi di Sejumlah Kabupaten

DKP Maluku bersama Pertamina melaporkan saat ini sudah ada 10 SPBU Nelayan yang beroperasi di beberapa daerah di provinsi ini. Titik-titik itu tersebar dari Pulau Seram hingga Kepulauan Aru.

• Tamilouw, Kecamatan Amahai, dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Pulau Seram dan Pulau Ambon)
• Desa Waesela, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat
• Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
• Namlea, Kecamatan Wailihang, Kabupaten Buru
• Desa Walang Spanciby, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah
• Desa Durjela dan Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
• Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
• Dullah Laut, Kecamatan Dullah Laut, Kota Tual

Kuota BBM Subsidi Nelayan Akan Diusulkan Bertambah

Laipeny menyebut pihaknya bersama DKP Maluku akan mendorong penambahan kuota BBM subsidi yang dialokasikan khusus bagi nelayan. Usulan kuota itu nantinya diajukan oleh pemerintah provinsi.

"Kuota BBM subsidi untuk SPBU Nelayan nantinya diusulkan oleh pemprov dan kami di legislatif bersama DKP Maluku akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus bagi nelayan agar masalah BBM subsidi bisa teratasi," ucapnya.

Penambahan kuota diharapkan membuat setiap SPBU Nelayan yang telah dibangun menjalankan fungsi pelayanan BBM secara optimal. Operasional nelayan di laut pun diharapkan berjalan lancar tanpa terkendala pasokan bahan bakar.

Terhubung dengan Pembangunan Kampung Nelayan

Laipeny menambahkan program pengembangan SPBU Nelayan berkaitan erat dengan konsep pembangunan kawasan kampung nelayan. Karena itu, perluasan jaringan dinilai perlu berjalan seiring dengan penataan kawasan permukiman nelayan.

DPRD Maluku berharap pengusaha daerah melihat peluang ini sebagai kesempatan usaha sekaligus solusi atas kesulitan nelayan kepulauan mendapatkan BBM bersubsidi.