MASOHI — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Man Carl Haurissa itu dihadiri Bupati Zulkarnain Awat Amir, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Forkopimda setempat. Pengesahan dilakukan setelah Badan Anggaran dan seluruh fraksi menyelesaikan pembahasan rancangan APBD 2027.
Zulkarnain menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, atas pandangan serta masukan selama proses pembahasan. Menurutnya, catatan dari dewan penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar tetap terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pesan Bupati: Pencegahan Korupsi Dimulai dari Perencanaan
Kepala daerah itu menegaskan bahwa pelaksanaan APBD harus menjadi bagian dari komitmen pemerintahannya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pencegahan korupsi, katanya, mesti dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa hingga pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.
"Dengan tercapainya kesepakatan bersama untuk mengesahkan rancangan APBD tahun 2027 menjadi Peraturan Daerah, kita kini memasuki tahapan yang sama pentingnya, yakni memastikan seluruh kebijakan dan alokasi anggaran dilaksanakan secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab," tegas Zulkarnain.
Ia meminta tidak ada penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penyerapan Anggaran Harus Selaras dengan Hasil Nyata
Di hadapan seluruh kepala perangkat daerah, Bupati menekankan bahwa setiap alokasi anggaran wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Dana harus diarahkan pada tujuan yang tepat dengan prioritas kepentingan publik.
Penyerapan anggaran, lanjutnya, mesti selaras dengan pencapaian hasil nyata dan pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar memenuhi target serapan.
"Mari kita manfaatkan APBD tahun anggaran 2027 sebagai instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata," imbaunya.
Fokus Pengawasan di Tahun Anggaran 2027
Dengan Perda yang sudah disahkan, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Maluku Tengah kini memiliki dasar hukum untuk menjalankan program dan kegiatan pada 2027. Pengawasan pelaksanaan akan menjadi ujian berikutnya, terutama pada tahap pengadaan barang/jasa yang disebut Bupati sebagai titik rawan penyimpangan.
Pemerintah daerah belum merinci besaran belanja dan pendapatan yang ditetapkan dalam Perda APBD 2027 tersebut.