MALUKU BARAT DAYA — Angka Rp10.102 per kapita per minggu itu bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengolah konsumsi seluruh rumah tangga di kabupaten berpenduduk tersebar di sejumlah pulau tersebut. Metode penghitungannya membagi total konsumsi rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga, lalu dikonversikan ke pengeluaran rata-rata sebulan.
Kenaikan belanja daging di Maluku Barat Daya berbanding lurus dengan inflasi bulanan (month to month) di wilayah ini yang mencapai 3,49 persen. Pertumbuhan ekonomi 2025 di kabupaten itu tercatat pada angka yang sama, 3,49 persen.
Dari kelompok daging, pengeluaran terbesar warga Maluku Barat Daya diarahkan ke daging babi Rp3.437 per kapita per minggu. Posisi berikutnya daging ayam ras Rp2.728, lalu daging ayam kampung Rp1.627 per kapita per minggu.
Daging segar lainnya menempati urutan keempat dengan Rp592 per kapita per minggu. Belanja paling kecil dialokasikan untuk domba atau biri-biri, yakni Rp329 per kapita per minggu.
Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk membeli daging hanya Rp257,5 per kapita per minggu. Nominal di Maluku Barat Daya berada jauh di atas angka itu.
Meski demikian, posisi kabupaten ini bukan yang tertinggi. Dalam perbandingan antarwilayah, pengeluaran tertinggi tercatat di Kabupaten Puncak Jaya, sementara yang terendah di Kabupaten Buton. Maluku Barat Daya berada di urutan 126.
BPS membedakan konsumsi rumah tangga atas makanan dan bukan makanan, tanpa memperhatikan asal barang. Penghitungan konsumsi makanan dilakukan selama seminggu, sedangkan bukan makanan dihitung sebulan dan 12 bulan terakhir.
Definisi pengeluaran rata-rata per kapita mencakup biaya konsumsi semua anggota rumah tangga, baik dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Angka itu tidak memasukkan pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.
Struktur belanja yang condong ke daging babi dan ayam kampung mencerminkan pola konsumsi rumah tangga setempat yang masih terikat kebiasaan kampung. Data BPS ini menjadi salah satu rujukan awal untuk membaca daya beli warga di kabupaten kepulauan itu.