MALUKU — Aktor Reza Rahadian menilai penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa membuka ruang partisipasi lebih luas bagi berbagai organisasi. Ia menyampaikan pandangan itu di Jakarta Selatan, Selasa (20/10), di tengah karhutla yang masih melanda enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan.
Reza Rahadian mengaku prihatin dengan karhutla yang tak kunjung padam di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, ada faktor lain di balik kebakaran yang berlangsung lama, bukan semata kehendak alam.
"I'm very upset, gitu. Buat saya, sulit untuk mengatakan bahwa ini penuh hanya karena kehendak alam, gitu ya," ujar Reza di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
Bagi Reza, penetapan status bencana nasional bukan soal menaikkan atau menurunkan nilai suatu peristiwa. Status itu dinilai membuka pintu bagi lebih banyak pihak untuk terlibat langsung dalam penanganan.
"Ini kenapa pentingnya bagi saya, ya, status bencana nasional itu sebenarnya tidak mendegradasi nilai apa pun," katanya.
"Tapi membuka ruang atas partisipasi lebih banyak organisasi di luar mungkin, untuk kemudian bisa berbondong-bondong memberikan bantuan, baik logistik, teknologi yang terbarukan, dan lain-lain," sambungnya.
Reza memahami proses penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas karhutla sudah berjalan. Meski begitu, ia menekankan upaya penanganan tetap perlu ditingkatkan agar dampak kebakaran bisa ditekan.
"Jadi saya membaca beberapa di kanal-kanal berita, prosesnya memang sudah berjalan, proses untuk mencari siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Tapi kan kita sekarang enggak hanya harus fokus di situ, tapi kita harus fokus pada mitigasinya," ujarnya.
"Saya yakin dan juga bisa memahami di satu pihak, gitu ya, bahwa ya upayanya memang dilakukan, tapi upaya itu perlu ditingkatkan," lanjut Reza.
Aktor yang dikenal lewat sejumlah film layar lebar ini menyoroti dampak karhutla yang telah menjangkau wilayah luas, termasuk negara tetangga. Ia menyebut sejumlah daerah seperti Pekanbaru dan Palembang terdampak.
"Karena saya yakin upaya pasti terus dilakukan, gitu. Tapi kan ya ini sudah memberikan dampak tidak hanya bagi lingkungan di sekitar kita, apalagi di kalau enggak salah Pekanbaru, Palembang, belum negara tetangga, gitu," tuturnya.
"So, dampaknya tuh sudah ke mana-mana, gitu. And of course, as a nation we do have to be responsible, gitu kan. Itu memang tanggung jawab pemerintah juga pastinya," sambung Reza.
Di sisi lain, Reza mengajak masyarakat ikut meringankan beban warga terdampak melalui penggalangan bantuan. Ia mengaku telah melakukan hal serupa bersama timnya, meski dalam skala terbatas.
"Dan apa yang bisa masyarakat lakukan, masyarakat melakukan hal itu. Sudah banyak sekali penggalangan yang dilakukan. Saya bersama tim saya membuat hal yang sama juga, gitu," katanya.
"Walaupun mungkin tidak besar, tidak terlampau masif, gitu. Tapi kami juga banyak, saya yakin kelompok masyarakat sipil, organisasi-organisasi yang membuka kanal-kanal bantuan untuk warga bantu warga, gitu," ujarnya.
Pandangan Reza berbanding dengan sikap pemerintah. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum berencana menetapkan karhutla di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional karena masih sanggup menanganinya.
"Masalah penerapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup, ya, negara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup," kata Dudung usai rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam, Senin (19/10).
Data Dashboard Informasi Penanganan Karhutla milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (19/10) mencatat 10.934 titik panas dan 236 titik api karhutla di enam provinsi. Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Seruan Reza menambah suara publik yang mendorong penanganan karhutla lebih serius, seiring dampak asap yang kian meluas di kawasan.