LANGGUR — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan bantuan perikanan kepada masyarakat di Kantor Dinas Perikanan setempat. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Thaher Hanubun menegaskan bantuan sekecil apa pun harus dikelola produktif, bukan dibiarkan terbengkalai.
Hanubun menilai penerima bantuan kerap mengukur manfaat dari besar-kecilnya jumlah yang diterima. Padahal, menurut dia, yang terpenting adalah kemauan mengelola bantuan menjadi sumber penghasilan.
"Jangan karena jumlahnya sedikit, lalu kita merasa tidak puas. Sesuatu yang kecil sekalipun tetap merupakan rezeki yang patut disyukuri. Lebih baik ada meskipun sedikit daripada sama sekali tidak ada," kata Hanubun di hadapan penerima bantuan.
Hanubun mengakui pemerintah daerah belum mampu menjangkau semua kampung dan kelompok masyarakat secara bersamaan. Keterbatasan anggaran disebutnya jadi penyebab utama.
"Saya sudah berusaha, berjalan ke sana kemari, dan memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat agar kita bisa mendapatkan bantuan. Memang belum semua kampung atau kelompok masyarakat memperoleh bantuan yang sama," ujarnya.
Karena itu, ia meminta warga tidak menjadikan perbedaan penerimaan bantuan sebagai alasan saling menyalahkan. Hanubun menilai kebencian antarkelompok hanya akan mempersulit penyaluran bantuan berikutnya.
Persoalan paling menonjol yang disorot Hanubun adalah bantuan kapal cepat atau speedboat untuk sejumlah kampung. Satu di antaranya berkapasitas sekitar 80 orang, tetapi menurut dia hanya diparkir dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Kondisi itu dinilai berpotensi menghilangkan manfaat aset yang seharusnya membantu mobilitas warga antarpulau. Alasan keterbatasan bahan bakar dan biaya operasional tidak cukup untuk membiarkan aset pemerintah tidak produktif.
"Kalau memang bantuan tersebut tidak mampu dikelola atau tidak digunakan, harus ada evaluasi. Jangan sampai aset pemerintah dibiarkan begitu saja dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan bahan bakar atau biaya operasional," tandasnya.
Hanubun menyebut mekanisme penarikan atau pengalihan bantuan kepada pihak yang lebih mampu perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan berlaku. Evaluasi menjadi jalan agar aset tidak berakhir sia-sia.
Bupati menegaskan bantuan pemerintah harus menyasar masyarakat yang benar-benar memiliki kemauan bekerja dan memperbaiki taraf hidup. Ia tidak ingin program bantuan kehilangan tujuan karena penerima hanya menunggu bantuan berikutnya.
"Bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar mau berusaha dan memiliki keinginan untuk mengubah kehidupannya. Jangan sampai bantuan hanya diterima, lalu dibiarkan tanpa hasil," ujarnya.
Hanubun mengajak warga mengubah pola pikir bahwa bantuan bukan tujuan akhir, melainkan modal awal untuk berkembang. Ia turut mengutip firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa perubahan keadaan suatu kaum berkaitan dengan perubahan yang dilakukan terhadap diri sendiri.
Tekanan juga diberikan ke jajaran organisasi perangkat daerah. Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pertanian diminta kreatif memanfaatkan anggaran yang tersedia agar program tetap memberi manfaat.
Hanubun mencontohkan penyediaan bibit dan pupuk bagi petani yang harus terus diperjuangkan sesuai kemampuan anggaran. Ia menginginkan aparatur yang energik, berani mengambil langkah, dan berkomitmen membawa perubahan sesuai arah RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Pemanfaatan potensi laut dan sumber daya alam dinilai harus memberi manfaat nyata bagi warga setempat, bukan sekadar kegiatan administratif.