Sekretaris Britari Maluku Utara Ratika David menegaskan buruh perempuan kini menjadi kekuatan utama penopang stabilitas ekonomi keluarga maupun nasional. Pergeseran peran strategis ini terlihat nyata melalui kontribusi signifikan perempuan di berbagai sektor produktif seperti manufaktur dan pertanian meski masih terkendala upah.
TERNATE — Sekretaris Brigade Putri Indonesia (Britari) Maluku Utara, Ratika David, menegaskan bahwa struktur ekonomi saat ini telah mengalami pergeseran signifikan terkait peran tenaga kerja perempuan. Perempuan tidak lagi sekadar menjadi tenaga kerja pelengkap, melainkan telah bertransformasi menjadi kekuatan utama yang menjaga stabilitas ekonomi, baik di level rumah tangga maupun nasional.
Menurut Ratika, tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat memaksa banyak perempuan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar. Kondisi ini membuat mereka menjadi tulang punggung keluarga yang diandalkan untuk menjaga keberlangsungan hidup, terutama di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.
“Di tingkat rumah tangga, perempuan mengambil peran strategis sebagai penyumbang utama pendapatan. Tekanan kebutuhan hidup yang meningkat memaksa banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujar Ratika dalam keterangannya, Jumat (01/05/2026).
Kontribusi Sektor Manufaktur dan Pertanian di Maluku Utara
Keterlibatan buruh perempuan di Maluku Utara kini merambah berbagai sektor produktif yang menjadi mesin penggerak daerah. Ratika mencatat bahwa sektor manufaktur hingga pertanian kini sangat bergantung pada kehadiran tenaga kerja perempuan. Kehadiran mereka bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan sistemik dalam pembangunan ekonomi negara.
Dunia usaha sendiri cenderung memberikan ruang bagi perempuan karena karakteristik kerja yang spesifik. Pengusaha menilai tenaga kerja perempuan memiliki tingkat keuletan, ketelatenan, dan kedisiplinan yang tinggi dalam menyelesaikan target-target produksi.
Namun, Ratika menyayangkan fakta bahwa persepsi positif terhadap kinerja perempuan tersebut sering kali tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang mereka terima. Persoalan klasik seperti standar upah yang rendah masih menjadi ganjalan utama bagi para buruh perempuan di lapangan.
Tantangan Beban Ganda dan Minimnya Perlindungan Kerja
Selain masalah upah, buruh perempuan di Maluku Utara masih dibayangi oleh tantangan struktural berupa beban ganda. Ratika menyoroti bagaimana perempuan dituntut untuk tetap profesional di tempat kerja, namun di sisi lain tetap memikul tanggung jawab penuh dalam pengelolaan urusan domestik atau rumah tangga.
“Perempuan dituntut menjalankan peran ganda sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga. Tanggung jawab domestik tetap melekat meskipun mereka aktif di sektor formal maupun informal,” tambahnya. Kondisi ini menciptakan tekanan fisik dan psikis yang lebih berat bagi pekerja perempuan dibandingkan pekerja laki-laki.
Lebih lanjut, Ratika melihat adanya pergeseran posisi perempuan dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang aktif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan hingga pengawasan program pembangunan, terutama pada level pemerintahan desa di Maluku Utara.
Kritik Terhadap Regulasi RKAB dan Keberlanjutan Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Britari Maluku Utara ini juga memberikan catatan kritis terhadap persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Masalah ini dinilai sangat krusial karena berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi daerah serta nasib ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor-sektor terkait.
Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah beserta seluruh pemangku kebijakan untuk segera melahirkan regulasi yang lebih berpihak pada kaum pekerja. Perlindungan kerja yang minim harus segera diatasi dengan kebijakan konkret yang menjamin keamanan dan masa depan buruh.
“Buruh perempuan berada di garis depan pembangunan, namun mereka masih menghadapi tantangan struktural. Kebijakan harus memastikan mereka tidak hanya menjadi objek produksi, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak,” pungkas Ratika.
Britari berharap ke depannya ada langkah nyata dari otoritas terkait untuk mengevaluasi sistem pengupahan dan jaminan sosial bagi buruh perempuan. Hal ini penting agar kontribusi besar mereka terhadap ekonomi nasional mendapatkan apresiasi yang setara dalam bentuk kesejahteraan hidup.
