Ambon — Kepolisian Daerah Maluku resmi memperkuat pengawasan program ketahanan pangan nasional dengan fokus pada komoditas jagung di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Langkah strategis ini mencakup pendampingan langsung kepada petani serta pengamanan jalur distribusi untuk mencegah spekulasi harga yang merugikan masyarakat lokal.
Bagaimana Strategi Polda Maluku Capai Target Swasembada 2026?
Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menyatakan bahwa pengawalan ini merupakan tindak lanjut instruksi Mabes Polri guna mendukung target swasembada pangan pada kuartal II tahun 2026. Pihaknya tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan sarana produksi sampai ke tangan yang tepat tanpa potongan.
“Polda Maluku siap mendukung implementasi program ketahanan pangan melalui pengawasan distribusi, pendampingan kelompok tani, serta pengamanan terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat program,” ujar Imam saat mengikuti Analisis dan Evaluasi (Anev) Program Ketahanan Pangan Polri secara virtual di Ambon, Selasa.
Evaluasi tersebut juga menyoroti progres luas lahan tanam jagung di Maluku dan capaian produksi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Korps Bhayangkara di daerah diinstruksikan untuk memantau kesiapan lahan guna mengejar target produksi nasional dalam dua tahun ke depan.
Kolaborasi Bulog dan Perbankan untuk Kepastian Harga Petani
Program ketahanan pangan ini mengintegrasikan peran Bulog sebagai penyerap utama hasil panen jagung. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus memberikan jaminan pasar bagi para petani agar tidak terjebak permainan harga tengkulak.
Selain aspek serapan hasil bumi, Polri memfasilitasi akses pembiayaan sektor pertanian melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini dibarengi dengan validasi data usulan bantuan sebagai berikut:
- Pembaruan data penerima alat dan mesin pertanian (alsintan).
- Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
- Penyaluran benih unggul untuk mempercepat masa tanam.
- Pengembangan lahan produktif melalui skema perhutanan sosial.
Mitigasi Kendala Geografis di Wilayah Kepulauan Maluku
Kondisi geografis Maluku yang didominasi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan distribusi pangan. Imam menekankan bahwa sinergisitas lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini memberikan dampak nyata, bukan sekadar seremonial.
“Dengan kondisi geografis Maluku yang menantang, peran Polda dalam pengawasan distribusi dan pengamanan program menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif,” tambahnya.
Keterlibatan kepolisian dinilai krusial karena isu pangan berkaitan erat dengan stabilitas sosial di daerah. Gangguan pada rantai pasok pangan berisiko memicu gejolak ekonomi yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bumi Raja-Raja.
