JAKARTA — Kekayaan gas alam di Blok Masela disebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan warga Maluku. Kekhawatiran itu mengemuka dalam Webinar Nasional “Blok Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa?” yang digelar Archipelago Solidarity Foundation bersama Politeknik Negeri Ambon, Rabu (13/5/2026).
Mengapa Rakyat Harus Bertanya Sejak Sekarang?
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, menegaskan bahwa potensi gas di Blok Masela seharusnya menjadi pengungkit ekonomi daerah. Namun, ia menilai hal itu hanya akan terwujud jika ada skema hilirisasi dan industrialisasi yang tepat.
“Kami berusaha karena ingin melihat Maluku sejahtera dengan kekayaan alam yang ada. Rakyat Maluku harus mendapatkan hak yang adil,” tegas Engelina dalam keterangan yang diterima redaksi.
Hilirisasi Masih Abu-Abu, Gas Sudah Laku Terjual
Engelina menyoroti belum jelasnya rencana hilirisasi di Maluku. Padahal, SKK Migas telah menyebut bahwa sebagian besar gas dari Blok Masela sudah terjual ke pasar.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terulangnya paradoks daerah kaya sumber daya alam namun miskin kesejahteraan. Rakyat Maluku dinilai perlu sejak dini mengawal dan mempertanyakan haknya dalam pengelolaan blok tersebut.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
Webinar yang dibuka oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dady Mairuhu, itu menghadirkan akademisi, praktisi, dan pengamat ekonomi. Mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Blok Masela.
Dorongan ini menjadi krusial mengingat pengalaman daerah lain di Indonesia yang kaya sumber daya alam namun warganya tidak menikmati hasil secara langsung. Pengelolaan yang tidak transparan dan minim keterlibatan lokal dinilai menjadi biang keladi.
Harapan di Balik Raksasa Gas
Blok Masela menyimpan potensi gas yang sangat besar dan telah lama dinanti sebagai motor penggerak ekonomi Maluku. Namun, tanpa skema hilirisasi yang jelas, kekayaan alam itu hanya akan mengalir keluar tanpa dampak signifikan bagi warga sekitar.
Engelina menekankan bahwa keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas. Ia berharap pemerintah dan semua pemangku kepentingan tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada pembangunan industri pengolahan di dalam daerah.
