AMBON — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon memastikan rencana pengelolaan kapal milik Pemerintah Provinsi Maluku masih dalam tahap kajian. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas layanan penyeberangan di wilayah kepulauan Maluku sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata daerah.
Plt. General Manager ASDP Cabang Ambon, Hafiluddin Usman, mengungkapkan bahwa pembahasan awal mengenai kerja sama ini telah dilakukan bersama Gubernur Maluku. Namun, realisasi pengoperasian kapal-kapal pemerintah daerah itu memerlukan pendalaman dari sejumlah aspek.
"Memang pertemuan komisaris dan direksi dengan Bapak Gubernur, pengelolaan operasional beberapa kapal milik Pemda sudah dibahas untuk rencana awal. Tetapi untuk pengoperasian melalui kerja sama, kami harus melibatkan beberapa divisi di ASDP," katanya di Ambon, Minggu.
Skema Kerja Sama dan Aspek Teknis Masih Dimatangkan
ASDP Cabang Ambon telah meneruskan hasil pembahasan tersebut ke Regional 4 untuk ditindaklanjuti. Sejumlah hal krusial masih menunggu kepastian, termasuk skema pengelolaan kapal yang akan dipilih.
"Skema kerja samanya nanti bagaimana, itu masih kami kaji. Dari sisi teknis, kapal-kapal ini juga perlu kami asesmen terlebih dahulu untuk memastikan performanya dan kelayakannya untuk beroperasi," ujar Hafiluddin.
Selain masalah teknis, pihaknya juga menunggu arahan dari kantor pusat terkait aspek hukum. Bentuk kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi salah satu poin yang tengah dipelajari agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterbatasan Armada Jadi Pertimbangan Utama
Rencana pengelolaan kapal milik Pemda ini dilatarbelakangi kebutuhan armada yang besar di Maluku. Saat ini, jumlah kapal yang dimiliki ASDP dinilai belum mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara maksimal.
"Kami sebenarnya ingin melayani semaksimal mungkin, tetapi ada beberapa keterbatasan. Saat ini jumlah kapal kami masih sangat terbatas untuk melayani beberapa tempat," jelasnya.
Oleh karena itu, ASDP akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi dan ketersediaan armada yang dimilikinya sebelum memutuskan kerja sama. Jika diperlukan, survei ke sejumlah lokasi juga akan dilakukan untuk memastikan kelayakan operasional.
"Intinya kami melihat ketersediaan armada dulu. Kemudian akan kami kaji dari sisi bisnis, teknis, dan operasional. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan survei ke beberapa lokasi," ucapnya.
Nasib Kapal Bahtera Nusantara Belum Diputuskan
Mengenai wacana pengambilalihan pengelolaan kapal Bahtera Nusantara, Hafiluddin menyebut hal itu masih menjadi bagian dari pembahasan. Kepastiannya baru bisa diberikan setelah seluruh aspek kerja sama tuntas dikaji.
ASDP berkomitmen terus berkoordinasi dengan Pemprov Maluku dan internal perusahaan. Targetnya, skema pengelolaan kapal nantinya tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi konektivitas antarpulau dan pengembangan pariwisata di Maluku.
