LABUAN BAJO — Sejumlah ruas jalan dan jembatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores kini dalam penanganan intensif Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menteri PU Dody Hanggodo melaporkan progres ini dalam rapat koordinasi darurat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Rakor turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI-Polri, dan kepala daerah setempat, membahas percepatan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.
"Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani," kata Menteri Dody.
Kementerian PU melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT sudah memeriksa ruas-ruas terdampak, dan Menteri Dody menginstruksikan penanganan bertahap dengan prioritas akses yang mendukung mobilitas warga serta distribusi bantuan.
"Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," kata Dody Hanggodo.
Di luar sektor jalan, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan dukungan air bersih. Di Kabupaten Nagekeo, dua dari 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) sudah berada di lokasi, sementara satu unit lain merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Sebanyak 16 unit hidran umum (HU) turut disiagakan — delapan unit untuk kebutuhan penanganan gempa saat ini, delapan unit lainnya HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Menteri Dody.
Kerja bersama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri ditekankan Menteri Dody sebagai kunci penanganan bencana ini, sementara UPT NTT terus memantau titik-titik yang mengganggu konektivitas demi memastikan distribusi bantuan dan kebutuhan dasar tetap berjalan selama tanggap darurat pascagempa Flores.
