Pencarian

Prevalensi Stunting Kepulauan Aru Capai 30,49 Persen, TP PKK Maluku Dorong Kolaborasi 12 Instansi

Selasa, 06 Oktober 2026 • 16:16:31 WIB
Prevalensi Stunting Kepulauan Aru Capai 30,49 Persen, TP PKK Maluku Dorong Kolaborasi 12 Instansi
Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting digelar di Aula BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Senin.

DOBO — Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan itu dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, pimpinan perangkat daerah, serta unsur TP PKK provinsi dan kabupaten.

Angka 30,49 persen itu bukan catatan pertama yang naik-turun. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menempatkan prevalensi stunting Kepulauan Aru di 37,6 persen. Data aplikasi pencatatan gizi pada 2025 mencatat 26,73 persen, lalu kembali naik menjadi 30,49 persen pada 2026.

Dari 37,6 Persen ke 30,49 Persen: Angka yang Belum Konsisten Turun

Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel, menyebut fluktuasi itu menandakan penanganan stunting tidak bisa dibebankan ke satu instansi saja.

"Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor," kata Claudia.

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029. Angka wasting ditargetkan berada di 5 persen. Menurut Claudia, target itu hanya bisa dikejar lewat intervensi terpadu dari tingkat keluarga hingga pemerintah daerah.

Pembagian Peran 12 Instansi di Tingkat Kabupaten

Rapat koordinasi menyepakati pembagian tugas lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan Posyandu dan antenatal care (ANC), pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta penanganan kasus gizi buruk.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, edukasi gizi di sekolah, dan pemanfaatan PAUD sebagai pintu deteksi dini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memastikan dana desa menopang operasional Posyandu dan Dasawisma.

Bapelitbang mengawal agar program penurunan stunting masuk prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) beserta kelompok sasaran lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta memastikan data balita sasaran tercatat by name by address dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani pencegahan perkawinan anak, sementara Kementerian Agama membina calon pengantin lewat Kantor Urusan Agama (KUA).

Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PUPR memperkuat akses air bersih, sanitasi aman, jamban sehat, dan rumah layak huni. Dinas Sosial memastikan data dan bantuan sosial seperti DTKS, PKH, serta bantuan pangan menyasar keluarga berisiko stunting. Satpol PP mendukung penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Mengapa GKS-TTB Relevan bagi Wilayah Kepulauan

Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana mendorong penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan, pemenuhan gizi, kebersihan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Program itu dinilai relevan bagi Kepulauan Aru yang berbentuk wilayah kepulauan dengan tantangan pelayanan dan akses masyarakat.

"Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah sebagai penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten," ujar Claudia.

Rakor juga diisi pemaparan situasi stunting dan cakupan Cek Kesehatan Gratis, diskusi lintas sektor, serta penyusunan kesepakatan bersama. Ketua TP Posyandu Provinsi Maluku menyerahkan bantuan kepada TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru pada kesempatan itu.

Agenda Lanjutan Maya Bebi Lewerissa di Dobo

Maya Bebi Lewerissa tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo dan disambut prosesi adat berupa pengalungan kain atau selendang, pemakaian topi adat, serta tarian penyambutan. Usai rakor, ia melanjutkan pembinaan kelembagaan PKK bersama TP PKK Kepulauan Aru.

Rangkaian kunjungan mencakup peluncuran Sekolah Lansia Angkatan II di Kelurahan Siwalima dan pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru. Pada Selasa (6/10/2026), rombongan dijadwalkan meninjau Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra, lalu menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kepulauan Aru.

Follow maluku24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: terasmaluku.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks