AMBON — Curah hujan di Pulau Ambon sejak April 2026 turun signifikan dan hingga Oktober 2026 berada di titik terendah dalam lima tahun terakhir. Kondisi itu membuat periode kering berpotensi berlangsung lebih panjang dari biasanya, dengan risiko karhutla, keterbatasan air bersih, dan gangguan aktivitas warga.
BMKG menegaskan waktu awal musim hujan bersifat prakiraan dan bisa bergeser sekitar satu bulan. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta terus mengikuti pembaruan informasi cuaca dari kanal resmi.
Wilayah Maluku Masuk Musim Hujan Secara Bertahap
Awal musim hujan di Maluku tidak datang serentak. Sejumlah wilayah diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, sementara satu zona musim di Seram Bagian Barat diperkirakan baru masuk pada Januari 2027.
Kota Ambon dan dua zona musim di Maluku Tengah menempati jadwal paling akhir, yakni Maret 2027. Selisih waktu ini yang membuat Pemprov Maluku menyusun langkah antisipasi berbasis karakteristik cuaca masing-masing wilayah, bukan kebijakan seragam.
Mengapa Musim Hujan Datang Lebih Lambat
Secara nasional, BMKG mencatat 529 Zona Musim atau 61,08 persen wilayah daratan Indonesia diprakirakan mengalami awal musim hujan yang mundur dari kondisi normal. Fenomena El Niño yang sangat kuat disebut menjadi salah satu faktor berkurangnya curah hujan dan mundurnya awal musim hujan.
Bagi Maluku, implikasinya konkret: periode kering yang lebih panjang menaikkan risiko kebakaran lahan, menekan ketersediaan air, dan mengganggu sektor pertanian. Pemprov Maluku melalui BPBD akan memperkuat koordinasi dengan OPD dan instansi terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.
Kasrul Selang: Informasi BMKG Jadi Acuan Antisipasi
Asisten II Sekda Maluku Kasrul Selang menegaskan informasi BMKG bukan alat menakut-nakuti warga, melainkan dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersiap.
"Ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi menjadi informasi bagi kita semua agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat harus bersama-sama menghadapi kondisi ini," ujar Kasrul.
Kasrul juga meminta warga mendapatkan informasi cuaca dan iklim hanya dari sumber resmi BMKG. Menurutnya, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi dampak kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi karhutla.
"Kami berharap masyarakat rajin melihat informasi, tetapi informasi yang betul. BMKG akan terus menyampaikan informasi melalui kanal-kanal resmi yang tersedia," katanya.
Kabut Asap Ambon Bisa Berasal dari Wilayah Lain
Pemprov Maluku turut menyoroti kabut asap yang terjadi di Ambon. Kasrul menjelaskan, asap yang berdampak terhadap Ambon tidak selalu berasal dari Pulau Ambon. Asap dari wilayah lain dapat terbawa angin dan memengaruhi jarak pandang serta aktivitas penerbangan.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kondisi cuaca dan lingkungan.
"Informasi dari BMKG ini akan menjadi acuan kita untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Intinya, kita harus siap dan melakukan antisipasi bersama," pungkas Kasrul.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Maluku beserta jajaran, Kepala BMKG beserta jajaran, pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov Maluku, TNI/Polri, serta pemangku kepentingan terkait.
