AMBON — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menetapkan sasaran 1.303 peserta KB pascapersalinan baru. Kebijakan ini bertujuan memperkuat akses kesehatan reproduksi sekaligus mempercepat penurunan angka tengkes atau stunting di wilayah tersebut.
Kepala DPPKB Kabupaten Kepulauan Aru Aris Frits Irianto Gainau menjelaskan bahwa penetapan target ini merupakan langkah konkret dalam membangun keluarga berkualitas. Optimalisasi layanan KB dianggap sebagai instrumen krusial dalam intervensi kesehatan di daerah terpencil.
“Target Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 1.303 peserta KB pascapersalinan, dan 606 peserta di antaranya menjadi fokus dalam momentum HUT IBI ke-75 ini. Kami berharap seluruh kecamatan dapat berkontribusi maksimal sehingga capaian bisa melampaui target,” ujar Aris di Aru, Kamis.
Pemerintah daerah memberikan atensi khusus pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti implan. Jenis kontrasepsi ini dinilai paling efektif untuk perencanaan keluarga dalam durasi yang lama, terutama bagi ibu yang baru saja melewati masa persalinan.
Pelayanan serentak ini dijadwalkan berlangsung sejak 29 April hingga 22 Mei 2026. Agenda tersebut terintegrasi dengan program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memastikan distribusi layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok.
Salah satu titik pelayanan utama dipusatkan di Puskesmas Marlasi, Kecamatan Aru Utara. Di lokasi ini, pemerintah menerjunkan tim medis lengkap yang terdiri dari bidan hingga dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) guna melayani kebutuhan warga secara langsung.
Kondisi wilayah Kepulauan Aru yang didominasi perairan menjadi tantangan tersendiri dalam mobilisasi layanan kesehatan. Petugas KB Kecamatan Aru Utara Lutfi Sandi menekankan bahwa keberhasilan target 1.303 peserta ini sangat bergantung pada sinergi antarlembaga di lapangan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memperluas akses pelayanan KB, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks,” kata Lutfi.
Selain pelayanan medis di fasilitas kesehatan, DPPKB juga menggerakkan kader KB di tingkat desa. Para kader melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasangan usia subur, baik secara tatap muka maupun melalui jejaring sosial masyarakat.
Peran bidan tetap menjadi ujung tombak dalam keberhasilan program ini. Mereka tidak hanya bertugas memberikan layanan teknis medis, tetapi juga menjadi edukator bagi para ibu untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan kehamilan yang matang dan aman.