MASOHI — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan Kabupaten Maluku Tengah pada Juni 2026 stabil di angka 3,81 persen, sama dengan capaian bulan sebelumnya. Dalam rilis yang diperbarui 8 Juli 2026, BPS menyebut lonjakan tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan yang mencapai 21,63 persen secara tahunan.
BPS merinci komponen penyumbang inflasi terbesar di kelompok kesehatan adalah jasa rawat inap yang melonjak 56,59 persen. Disusul oleh subkelompok kesehatan secara umum yang naik 21,63 persen, obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 9,72 persen, serta jasa rawat jalan sebesar 6,72 persen.
Tekanan harga di sektor ini menjadi perhatian serius bagi warga Maluku Tengah yang membutuhkan layanan medis. Meskipun demikian, inflasi tahunan tertinggi di kabupaten ini pernah tercatat pada Februari 2026 sebesar 4,23 persen, sementara level terendah terjadi pada Januari 2025 sebesar 0,32 persen.
Di sisi lain, kelompok pakaian dan alas kaki justru menahan laju inflasi secara keseluruhan. Deflasi tahunan tercatat 3,2 persen, didorong oleh penurunan harga pakaian sebesar 4,58 persen. Sementara itu, subkelompok alas kaki masih mencatat inflasi tipis sebesar 0,47 persen.
Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat terhadap produk sandang masih rendah, atau pasokan barang di pasar cukup melimpah sehingga harga tidak tertekan naik. BPS tidak merinci faktor spesifik di balik penurunan harga pakaian tersebut.
Angka inflasi tahunan Maluku Tengah yang mencapai 3,81 persen ini sejalan dengan tren inflasi nasional yang masih dalam kisaran target pemerintah. Namun, lonjakan biaya kesehatan menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan tarif rawat inap dan ketersediaan obat-obatan di puskesmas maupun rumah sakit setempat.
Belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Maluku Tengah terkait langkah antisipasi terhadap lonjakan harga di sektor kesehatan. Masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan jasa melalui kanal resmi BPS setempat.