MALUKU — Kerja sama ini diumumkan di tengah upaya pemerintah mengendalikan harga beras yang masih fluktuatif. Bulog menilai, sebagian dari 2 juta ton CBP yang tersimpan di gudang-gudangnya belum memenuhi standar kualitas premium. Dengan menggandeng penggilingan swasta, beras tersebut akan diproses ulang—disortir, digiling, atau dipoles—agar layak jual di segmen komersial.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan kapasitas penggilingan milik perusahaan sendiri tidak mencukupi untuk memproses volume sebesar itu dalam waktu cepat. "Kami punya mesin penggilingan, tapi kapasitasnya terbatas. Perpadi punya jaringan penggilingan di seluruh Indonesia yang bisa membantu," ujarnya dalam konferensi pers, kemarin.
Melalui skema ini, Bulog tidak perlu mengeluarkan belanja modal untuk membangun fasilitas baru. Perpadi akan mendapat imbalan jasa pengolahan, sementara beras premium hasil olahan tetap menjadi milik Bulog. Beras tersebut nantinya akan dijual ke pasar ritel modern, mitra e-commerce, dan eksportir.
Langkah ini diharapkan bisa menambah pasokan beras premium di pasar. Selama ini, kelangkaan beras premium kerap mendorong harga di tingkat konsumen naik. Dengan tambahan suplai dari CBP yang diolah, tekanan harga di segmen menengah atas bisa berkurang.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyebutkan penggilingan anggota asosiasinya siap menyerap beras CBP dari gudang Bulog secara bertahap. "Kualitas beras CBP bervariasi. Ada yang sudah bagus, ada yang perlu dipoles ulang. Kami akan memproses sesuai standar premium yang diminta pasar," katanya.
Dari total 2 juta ton CBP yang akan diolah, Bulog menargetkan sekitar 70% bisa naik kelas menjadi premium. Sisanya akan tetap dijual sebagai beras medium. Proses pengolahan ditargetkan rampung dalam enam bulan ke depan, dengan gelombang pertama mulai masuk pasar pada April 2026.
Bagi pengusaha penggilingan swasta yang tergabung di Perpadi, kerja sama ini memberikan kepastian volume pasokan bahan baku. Di sisi lain, pedagang beras premium harus bersaing dengan stok Bulog yang harganya cenderung lebih stabil. Bulog berjanji tidak akan menjual beras ini di bawah harga acuan pemerintah (HAP) agar tidak mematikan margin pedagang kecil.
Direktur Komersial Bulog, Febby Novita, menambahkan perusahaan juga akan memanfaatkan platform digital untuk distribusi. "Kami kerja sama dengan marketplace agar beras premium ini bisa diakses konsumen di kota-kota besar dengan harga transparan," ujarnya.