AMBON — Pendataan bansos digital di Kota Ambon masih jauh dari garis finis. Dari target 120.396 kepala keluarga yang harus masuk sistem, baru 23.414 KK atau 19,45 persen yang berhasil diverifikasi. Angka ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Ambon untuk mengejar ketertinggalan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon Ronald Lekransy menyebut 524 agen aktif dikerahkan untuk turun langsung ke lapangan. Mereka bertugas memverifikasi data masyarakat dan memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari sasaran bansos.
“Kami berapresiasi kepada seluruh agen yang bekerja penuh dedikasi dan tanpa kenal lelah. Mereka adalah ujung tombak keberhasilan program ini karena setiap hari turun langsung melakukan verifikasi data masyarakat,” kata Ronald di Ambon, Sabtu.
Program digitalisasi bansos ini bukan sekadar pendataan administratif. Ronald menegaskan data hasil verifikasi lapangan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan sosial dan ekonomi. Anggaran pun bisa lebih efektif karena sasaran bantuan tepat.
“Melalui data yang diperbarui secara berkala, pemerintah memiliki landasan lebih kuat dalam mengambil keputusan dan menyusun program pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Progres pendataan yang baru seperlima dari target membuat Pemkot Ambon tak bisa bekerja sendiri. Ronald mengajak warga yang belum terdata untuk segera berkoordinasi dengan agen pendataan atau pemerintah desa dan kelurahan setempat.
Kehadiran para agen di lapangan, menurut Ronald, tidak hanya memastikan data tercatat benar. Lebih dari itu, proses ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pelayanan publik berbasis digital di kota berjuluk Manise itu.
Pemkot menargetkan seluruh 120.396 KK bisa terdata dalam waktu dekat. Data kependudukan yang akurat disebut menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran di Kota Ambon.