AMBON — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku resmi melantik tiga pejabat baru dalam sebuah prosesi pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ambon, Kamis. Satu di antaranya mengisi posisi manajerial sebagai Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon. Dua lainnya merupakan pejabat non-manajerial yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, prosesi tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
"Jabatan yang diemban diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas organisasi dan pelayanan publik keimigrasian," ujarnya di Ambon, Kamis.
Gindo menyampaikan bahwa transformasi organisasi menuntut seluruh insan imigrasi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ia meminta agar ego sektoral dikesampingkan demi mencapai target organisasi secara optimal.
"Insan Imigrasi harus mampu bertransformasi menjadi ASN yang adaptif dan kolaboratif. Tidak ada lagi sekat-sekat dalam bekerja. Keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja bersama yang dibangun melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik," katanya.
Ia menambahkan bahwa pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjaga amanah dan bekerja secara profesional. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Kanwil Imigrasi Maluku.
Selain penguatan kolaborasi, Gindo juga menekankan bahwa integritas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian. Menurut dia, kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui pelantikan tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya. Targetnya, kualitas layanan keimigrasian bisa meningkat sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.