MALUKU TENGGARA — Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Maluku Tenggara pada 2025 tercatat 106,2 poin, turun 4,67 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan harga konstruksi bangunan di daerah itu setara 1,062 kali biaya di Kota Surabaya, sekaligus menempatkan Maluku Tenggara di urutan kelima termahal di Provinsi Maluku. Data BPS yang dirilis awal 2025 menyebut tren IKK daerah ini terus menurun dalam lima tahun terakhir.
IKK adalah indeks harga yang membandingkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota terhadap kota acuan, yakni Surabaya (100 poin). Semakin tinggi angka, semakin mahal biaya membangun. Dengan IKK 106,2, artinya biaya konstruksi di Maluku Tenggara 6,2 persen lebih mahal dari Surabaya.
Penurunan 22,59 poin dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan daya beli atau efisiensi rantai pasok material. Namun, posisi di urutan kelima tertinggi se-Maluku mengindikasikan daerah ini masih menghadapi tantangan logistik dan harga material yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain.
Berdasarkan data BPS untuk 11 kabupaten/kota di Maluku, IKK tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (114,74 poin), disusul Kepulauan Tanimbar (107,87), Kota Tual (106,74), Kepulauan Aru (106,59), dan Maluku Tenggara (106,2). Sementara lima daerah termurah adalah Kota Ambon (91,61), Kabupaten Buru (91,8), Seram Bagian Barat (94,02), Maluku Tengah (94,04), dan Seram Bagian Timur (96,89).
Kota Ambon menjadi satu-satunya wilayah dengan IKK di bawah 100, artinya biaya konstruksi di sana lebih murah dari Surabaya. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten di kawasan timur Maluku, termasuk Maluku Tenggara, masih di atas rata-rata provinsi.
Dalam lima tahun terakhir, IKK Maluku Tenggara turun 22,59 poin—penurunan signifikan yang mencerminkan perbaikan akses material dan peningkatan infrastruktur pendukung. Meski demikian, angka 106,2 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pusat-pusat ekonomi seperti Surabaya.
Bagi warga dan pengembang, IKK yang lebih rendah berarti potensi penghematan ongkos proyek perumahan, fasilitas umum, atau bangunan pemerintah. Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong kebijakan yang memperlancar distribusi material konstruksi, terutama semen dan besi, yang kerap menjadi penyebab mahalnya biaya bangunan di wilayah kepulauan.