MALUKU — Efisiensi di tubuh BUMN kini bukan sekadar wacana. Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyoroti struktur organisasi perusahaan-perusahaan negara yang dinilai terlalu bertingkat, sehingga menghambat laju bisnis di tengah persaingan global yang kian ketat.
Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, arahan presiden tersebut fokus pada pengurangan lapisan manajemen (layer) di perusahaan-perusahaan besar. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan kepala negara di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pandangan pemerintah, rantai birokrasi yang panjang membuat proses persetujuan proyek strategis berjalan lambat. Akibatnya, produktivitas perusahaan tergerus dan biaya operasional membengkak.
“Arahan-arahan beliau, juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dengan struktur yang lebih ramping, manajemen diharapkan bisa bergerak gesit. Keputusan investasi atau pengadaan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini ditargetkan bisa dipangkas drastis.
Perintah ini berlaku tidak hanya untuk raksasa energi dan kelistrikan, tetapi juga menyasar BUMN-BUMN besar lain di bawah naungan Danantara. Restrukturisasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi para direksi untuk berani memangkas posisi-posisi yang dinilai redundan.
Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Arab Saudi. Ia memaparkan perkembangan terbaru proyek Kampung Haji Indonesia, sebuah fasilitas yang dirancang untuk memanjakan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.
“Kan kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya, seperti apa, Bapak Presiden minta di-update, kita sudah di-update,” tutur Rosan.
Ia menambahkan, kunjungannya kali ini mencakup kota Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Selain memantau proyek, ada pembahasan kerja sama dengan Kementerian Investasi Arab Saudi untuk membuka peluang investasi baru di Indonesia.
Langkah pemangkasan birokrasi ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan BUMN yang ramping dan kompetitif. Dengan struktur yang efisien, perusahaan pelat merah diharapkan mampu bersaing dengan korporasi swasta maupun asing, sekaligus menjaga kesehatan fundamental keuangan negara.
Bagi masyarakat, transformasi ini pada akhirnya akan bermuara pada pelayanan yang lebih baik—mulai dari pasokan listrik yang andal, kelancaran distribusi energi, hingga harga produk yang lebih kompetitif.