AMBON — Persoalan administrasi kepegawaian yang selama ini menjadi momok di lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) kembali disorot. Data yang tidak sinkron antara catatan pribadi dan pusat dinilai bakal menjadi batu sandungan bagi ASN saat mengurus hak finansial mereka, khususnya melalui program Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun yang dikelola PT TASPEN.
Hal ini mengemuka dalam sosialisasi program PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Ambon yang digelar di Auditorium Unpatti, Rabu (5/8/2026). Acara bertajuk "Peningkatan Manfaat Tabungan Hari Tua bagi ASN dan PPPK" itu dihadiri pimpinan universitas, dekanat, serta para pegawai.
Prof. Dr. Pieter Kakisina yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, banyaknya data ganda atau data yang tidak diperbarui menjadi kendala klasik dalam pelayanan kepegawaian. Padahal, sistem administrasi nasional saat ini terintegrasi dan menuntut akurasi tinggi.
"Data kepegawaian yang valid menjadi dasar dalam berbagai proses layanan kepegawaian dan akan terintegrasi dengan sistem administrasi nasional, sehingga harus dipastikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Kakisina di hadapan para peserta.
Guru besar tersebut meminta setiap ASN lebih teliti saat mengisi formulir, terutama ketika terjadi perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan anak, atau perubahan alamat. Kesalahan kecil, menurutnya, bisa berujung pada tertundanya pencairan dana pensiun atau klaim asuransi.
Kepala PT TASPEN Kantor Cabang Ambon, Dina Andriani, menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan seremonial belaka. Pihaknya ingin memastikan setiap peserta memahami hak dan kewajiban, sekaligus skema perlindungan yang bisa diakses.
"Kehadiran kami merupakan bagian dari tugas PT TASPEN untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban peserta, sekaligus memastikan ASN dan PPPK memperoleh pemahaman yang baik terhadap berbagai layanan yang tersedia," kata Dina.
Dina menjelaskan, TASPEN sebagai BUMN mengelola program pensiun dan THT. Namun, ada pula produk tambahan bernama Taspen Life yang ditawarkan untuk melengkapi manfaat utama. Peserta bisa memilih besaran iuran sesuai kemampuan finansial masing-masing.
"Seluruh mekanisme dan pilihan produk tersebut disampaikan secara rinci selama kegiatan sosialisasi agar peserta dapat memahami manfaat yang diperoleh," imbuhnya.
Kakisina menambahkan, pihaknya tidak ingin persoalan administrasi ini terus berulang. Ia meminta setiap unit kerja di lingkungan Unpatti menjalankan fungsi pengelolaan kepegawaian secara tertib dan akuntabel.
"Tata kelola yang akuntabel akan mendukung pelayanan kepada ASN agar lebih efektif dan tepat waktu," tegasnya.
Dina berharap kegiatan ini menjadi titik awal penguatan sinergi antara PT TASPEN dan Unpatti. Dengan pemahaman yang baik, kualitas pelayanan dan akses informasi bagi ASN dan PPPK di Maluku bisa meningkat signifikan.