MALUKU — Enam daerah yang diminta bergerak cepat adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT. Suharyanto menegaskan kepastian status hukum kedaruratan ini vital bagi BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengucurkan dukungan finansial serta bantuan teknis ke wilayah terdampak.
"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," kata Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8).
Selain mendesak percepatan administratif, BNPB langsung mengaktifkan struktur komando di lapangan. Posko Utama Pendampingan Nasional didirikan di Labuan Bajo untuk menjangkau Flores bagian barat, sementara Posko Taktis di Maumere akan melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," ujarnya.
Di tingkat daerah, para bupati diminta menunjuk Komandan Satuan TNI atau Polri sebagai komandan lapangan. Langkah ini diambil agar pergerakan taktis, penataan pengungsi, dan distribusi logistik berada dalam satu kendali terintegrasi, termasuk pembentukan posko provinsi yang dipimpin gubernur.
Untuk menampung bantuan dari luar Flores, BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pos penampungan ini menjadi pintu masuk bantuan dari kementerian, BUMN, swasta, dan masyarakat sebelum diterbangkan ke titik penerimaan di Labuan Bajo atau Maumere.
"Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," jelas Suharyanto.
Operasi pencarian dan pertolongan korban tetap menjadi prioritas. Kepala Basarnas diminta memimpin langsung penyisiran reruntuhan bersama unsur TNI, Polri, dan relawan hingga dipastikan tidak ada lagi korban terjebak atau hilang.
BNPB memasang target pemulihan fasilitas vital—jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi—dapat berfungsi normal secara terbatas dalam waktu tujuh hari. Pendataan kerusakan rumah warga juga diminta berjalan paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat usai.
"Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," kata Suharyanto.
Data awal yang cepat dibutuhkan untuk mengeksekusi skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau perbaikan rumah permanen bagi warga terdampak.
Pengerahan alutsista lintas lembaga difokuskan untuk menembus area terisolasi. TNI menyiagakan empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, sementara BNPB menyiapkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter untuk distribusi bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
Untuk meredam simpang siur informasi di lapangan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang menggelar jumpa pers rutin setiap pukul 17.00 WITA. Keterangan resmi harian ini diharapkan menjadi rujukan tunggal bagi masyarakat dan media terkait perkembangan penanganan bencana.