AMBON — Di tengah tekanan ekonomi yang masih membelit Maluku, keberadaan Tambang Rakyat Cinnabar di Seram Bagian Barat (SBB) tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan SBB, Zain Syaiful Latukaisupy, menyebut kawasan tambang itu harus diarahkan menjadi solusi ekonomi masyarakat, bukan sekadar objek penertiban.
Rencananya, DPRD Maluku akan turun langsung ke lokasi tambang pada Jumat-Sabtu untuk memotret kondisi kawasan, mendengar keluhan warga, dan memetakan persoalan yang selama ini terjadi. Latukaisupy menegaskan, di masa sulit seperti sekarang, ketika lapangan kerja masih sempit dan kemiskinan ekstrem belum teratasi, potensi tambang tidak boleh disia-siakan.
“Prinsipnya, di masa sulit seperti sekarang ini, ketika masih banyak masyarakat yang menganggur dan kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan di Maluku, maka tambang Cinnabar harus bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat,” kata Latukaisupy kepada Siwalima.
Latukaisupy menilai penutupan sementara kawasan Cinnabar yang sempat terjadi harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan menyeluruh. Ia menyebut pendataan penambang, penataan lokasi, hingga pengawasan aktivitas perlu dilakukan agar ke depan tidak ada lagi korban jiwa.
“Yang kita cari adalah solusi. Masyarakat butuh makan, butuh pekerjaan dan butuh penghasilan. Karena itu, jangan hanya bicara tutup. Kita harus bicara setelah ditutup bagaimana masyarakat bisa hidup dan bagaimana tambang ini ke depan bisa ditata,” ujarnya.
Peristiwa meninggalnya seorang penambang saat proses pengosongan kawasan juga menjadi sorotan. Latukaisupy mengingatkan bahwa perintah untuk mengosongkan lokasi sudah jelas, sehingga risiko yang terjadi di luar aturan menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
“Pada saat kawasan sudah diperintahkan untuk dikosongkan, masyarakat harus taat. Kalau masih masuk dan melakukan aktivitas, tentu risikonya menjadi tanggung jawab masing-masing,” katanya.
Ia juga mengingatkan tragedi serupa pada 2022 silam, di mana dua penambang tewas tertimbun di lokasi yang sama. Menurutnya, kejadian itu harus menjadi pelajaran kolektif agar tidak terulang kembali.
DPRD memastikan kepentingan ekonomi warga tidak akan mengesampingkan aspek keselamatan dan legalitas. Latukaisupy menegaskan, penataan tambang harus berpihak pada masyarakat, tetapi tetap berpegang pada aturan lingkungan dan prosedur kerja yang aman.
“Kalau tambang ini bisa ditata dengan baik, kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat? Katong punya masyarakat yang butuh pekerjaan. Jangan sampai potensi ekonomi yang ada justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” tandasnya.
Kunjungan lapangan ini diharapkan menghasilkan gambaran objektif mengenai kebutuhan warga dan kondisi riil di kawasan tambang. DPRD tidak ingin masyarakat hanya disuruh berhenti bekerja tanpa diberikan solusi penghidupan pengganti.