MALUKU — Angka tersebut dirinci langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmita Herawati. Dari total 664 pasien, sebanyak 581 orang telah diperbolehkan pulang, menyisakan 77 santri yang masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Enam pasien lainnya masih dalam tahap observasi.
"Total 664 pasien, MRS 77 pasien, KRS 581 pasien, observasi 6 pasien," kata Lakhsmita saat dikonfirmasi pada Kamis (3/9).
Meski jumlah korban terbilang masif, Dinas Kesehatan memilih mengaktifkan Tim Krisis Kesehatan sebagai langkah penanganan, alih-alih menetapkan status KLB. Lakhsmita menyebut kondisi umum para pasien yang masih dirawat relatif stabil, namun mereka belum bisa dipulangkan lantaran masih membutuhkan pemantauan ketat tenaga kesehatan.
"Secara umum kondisi pasien yang masih menjalani perawatan stabil," ujarnya.
Insiden ini bermula pada Selasa (1/9) siang, ketika ratusan santri dan pelajar di 19 sekolah kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Gejala tersebut muncul setelah mereka menyantap menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin, berupa nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan apel.
Untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, penanganan dibagi menjadi dua mekanisme. Pertama, tim kesehatan ditempatkan langsung di lokasi kejadian untuk pemantauan dan penanganan awal, yang dikoordinasikan oleh petugas puskesmas setempat.
Kedua, sejumlah rumah sakit diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Seluruh rumah sakit rujukan menyiapkan tenaga medis tambahan, obat-obatan, serta fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan pasien.
"Kita aktifkan krisis kesehatan. Kemudian kita bagi dua, karena di sini perlu ada penanganan di lapangan, kita buka lapangan dengan korlapnya dari puskesmas. Kemudian untuk yang di rumah sakit-rumah sakit kita siagakan dengan tenaga kesehatan yang cukup," jelas dia.
Keputusan untuk tidak menetapkan KLB menarik untuk dicermati. Pasalnya, secara regulasi, sebuah kejadian keracunan makanan massal dengan puluhan hingga ratusan korban umumnya masuk kriteria KLB yang mengharuskan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Sidoarjo atau Dinas Kesehatan mengenai alasan spesifik di balik belum ditetapkannya status KLB. Yang jelas, fokus utama saat ini adalah pemulihan para korban dan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi menu MBG di SPPG Kalitengah.
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena berkaitan langsung dengan program prioritas pemerintah. Kejadian di Sidoarjo ini menyoroti aspek keamanan pangan dalam rantai distribusi MBG yang selama ini digadang-gadang menyehatkan. Publik pun menanti hasil investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kontaminasi, sekaligus evaluasi menyeluruh atas prosedur pengawasan SPPG di daerah lain.