MALUKU — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai Indonesia perlu mengubah posisinya dalam peta industri AI dunia. Selama ini Indonesia lebih banyak dikenal sebagai pasar bagi layanan digital buatan perusahaan asing. Menurutnya, posisi itu harus bergeser ke titik-titik yang memberi nilai tambah lebih besar.
Pandangan tersebut disampaikan Nezar dalam Deloitte Indonesia Townhall di Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026). Forum itu mempertemukan kalangan pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas transformasi digital serta tantangan era AI.
Nezar menyoroti cara pandang yang selama ini terlalu sempit terhadap industri AI. Publik dan pelaku usaha sering hanya melihat produk akhir seperti mesin pencari berbasis AI, chatbot, atau perangkat lunak produktivitas.
Padahal, di balik layanan tersebut berdiri rantai pasok yang jauh lebih rumit. Ekosistem AI menuntut ketersediaan energi dan air, pusat data, kapasitas komputasi, perangkat keras, semikonduktor, platform teknologi, hingga lapisan aplikasi.
Konsekuensinya, nilai ekonomi AI tidak menumpuk di perusahaan pembuat aplikasi saja. Nilai itu tersebar di sepanjang rantai pasok yang menopang teknologi tersebut. Indonesia, kata Nezar, punya peluang masuk di beberapa lapisan strategis itu.
Industri semikonduktor menjadi salah satu yang paling potensial. Komponen ini adalah fondasi bagi teknologi komputasi modern, termasuk infrastruktur yang menopang AI.
"Ini saatnya kolaborasi harus dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang end-to-end," ujar Nezar.
Indonesia memiliki sejumlah sumber daya yang berkaitan dengan rantai pasok semikonduktor. Di antaranya nikel, pasir silika, timah, tembaga, dan emas.
Namun, keberadaan cadangan itu belum otomatis mengangkat posisi Indonesia dalam industri teknologi global. Persoalan utamanya ada di kemampuan pengolahan, bukan pada kepemilikan bahan mentah.
"Yang namanya semikonduktor itu membutuhkan begitu banyak material, termasuk juga critical mineral. Nah, kita punya banyak di Indonesia yang akan menyumbang untuk pembuatan semikonduktor," kata Nezar.
Ia memberi contoh pasir silika. Merujuk data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki sekitar 7,8 miliar ton pasir silika. Angka itu besar, tetapi belum diolah menjadi produk bernilai tinggi.
"Pasir silika kita 7,8 miliar ton menurut data ESDM. Tetapi tidak ada yang mengolahnya menjadi silicone wafer yang dibutuhkan untuk membuat semikonduktor," ujarnya.
Contoh itu menggambarkan persoalan lama industri Indonesia. Kekayaan bahan baku tidak selalu berujung pada nilai tambah tinggi bila pengolahan dan teknologinya dikuasai negara lain.
Karena itu, agenda hilirisasi perlu diperluas. Tidak berhenti pada pengolahan komoditas menjadi produk antara, tetapi diarahkan ke material dan komponen yang menjadi bagian industri teknologi masa depan.
Nezar memakai istilah choke point untuk menjelaskan titik strategis dalam rantai produksi. Dalam geopolitik, istilah ini kerap dilekatkan pada jalur perdagangan penting. Di industri teknologi, maknanya bergeser ke bagian rantai pasok yang krusial, terbatas, dan sulit digantikan.
Negara atau perusahaan yang menguasai titik semacam itu memiliki posisi tawar lebih kuat. Pihak lain mau tidak mau bergantung pada produk, material, teknologi, atau kapasitas yang mereka miliki.
"Dalam industri ini, siapa yang menguasai barang-barang yang langka, dia akan menguasai choke point. Choke point itu bukan seperti menguasai Selat Hormuz atau Selat Malaka, tetapi dalam proses produksi ada titik-titik sempit yang dikuasai oleh negara-negara tertentu saja," jelas Nezar.
Bagi Indonesia, strategi ini dinilai lebih realistis dibanding membangun seluruh rantai industri semikonduktor dari nol. Nezar mengakui Indonesia butuh waktu panjang untuk menyaingi Taiwan di sektor semikonduktor.
Meski begitu, Indonesia tetap bisa mengambil bagian pada mata rantai tertentu yang bernilai tambah tinggi. Pilihannya adalah fokus pada titik yang memperkuat daya tawar nasional, bukan memaksakan penguasaan di semua tahap.