LANGGUR — Kepala Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyatakan peluang ekspor langsung dari Maluku sudah ditopang keberadaan pelaku usaha perikanan di sejumlah wilayah. Persoalannya, jalur logistik yang menghubungkan daerah penghasil dengan pasar ekspor belum efisien.
Wahyu menyampaikan hal itu dalam Forum Konsultasi Publik bertema Strategi Mendorong Tata Kelola Logistik dan Peluang Ekspor Produk Perikanan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Maluku, di Aula KPPN Tual, Rabu (16/9/2026).
Wahyu menyebut sebagian besar hasil perikanan Maluku masih dikirim ke Jakarta atau Surabaya sebelum diteruskan ke luar negeri. Akibatnya, nilai tambah dan pencatatan ekspor lebih banyak berada di luar daerah asal komoditas.
"Mayoritas ikan dari Maluku masih dikirim ke Jakarta atau Surabaya, kemudian diekspor dari sana. Akibatnya pencatatan ekspor tidak berada di Maluku, padahal potensi dan sumber daya ikannya berasal dari wilayah kita," kata Wahyu.
Rantai distribusi yang panjang juga membebani biaya. Komoditas perikanan, menurut Wahyu, butuh penanganan cepat agar kualitasnya terjaga.
Pelaku usaha perikanan dalam wilayah kerja Bea Cukai Tual tersebar di beberapa daerah. Kepulauan Aru memiliki sebaran sekitar 21–38,2 persen, Kepulauan Tanimbar 17–30,9 persen, Kota Tual 10–18,2 persen, Maluku Tenggara 5–9,1 persen, dan Maluku Barat Daya 2–3,6 persen.
Sebaran itu menunjukkan aktivitas perikanan tidak bertumpu di satu wilayah. Potensi dari daerah-daerah penghasil dapat menjadi sumber pasokan pasar ekspor jika didukung konektivitas, fasilitas penanganan hasil perikanan, dan jalur distribusi yang efisien.
Ekspor dari wilayah Maluku sebenarnya sudah berjalan. Data Kinerja Ekspor Wilayah Maluku Januari–Juli 2026 mencatat CV Yongfisheries dan CV Indo Marine Fish sebagai eksportir ikan kerapu hidup dengan tujuan Hong Kong.
"Kita memiliki perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah memiliki potensi untuk masuk ke pasar ekspor. Tinggal bagaimana kita mendorong dan membuka peluang agar kegiatan ekspor itu bisa dilakukan dari wilayah Maluku," ujar Wahyu.
Wahyu menilai penguatan logistik tidak hanya soal kelancaran pengiriman. Produk perikanan dari daerah penghasil harus bisa langsung terhubung dengan pasar. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan didorong membangun sistem yang mendukung proses tersebut.
"Mari kita sama-sama memperbaiki jembatan tersebut, memperkuat jalurnya dan membangun sistem logistik yang lebih baik sehingga potensi perikanan Maluku tidak hanya berhenti di daerah penghasil, tetapi dapat memberikan nilai tambah melalui ekspor yang tercatat di wilayah kita," kata Wahyu.
Forum konsultasi publik diharapkan mempertemukan kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha dalam membenahi hambatan logistik. Dengan jalur distribusi yang lebih efisien, produk perikanan Maluku diharapkan lebih banyak menembus pasar internasional secara langsung dari daerah.