LANGGUR — Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak lebih cepat menyelesaikan penetapan Kepala Ohoi definitif. Instruksi itu disampaikan Hanubun saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian Kepala Ohoi definitif di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Rabu (16/9/2026).
Hanubun menilai persoalan belum definitifnya sejumlah Kepala Ohoi bukan semata urusan administrasi pemerintahan. Ketiadaan pejabat definitif menyangkut kepastian siapa yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan di tingkat ohoi.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda maupun membiarkan persoalan berhenti pada koordinasi tanpa penyelesaian.
"Rapat hari ini bukan sekadar rapat koordinasi. Kita harus menghasilkan keputusan dan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian Kepala Ohoi definitif di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara," tegas Hanubun.
Ohoi merupakan unit pemerintahan setingkat desa di Maluku Tenggara. Tanpa kepala ohoi yang definitif, kewenangan menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat paling bawah berpotensi tidak jelas.
Dampaknya menyentuh langsung urusan warga sehari-hari, mulai dari administrasi kependudukan hingga pengelolaan keuangan ohoi. Hanubun menekankan bahwa kepastian pejabat definitif menjadi syarat agar pembangunan dan pelayanan di tingkat ohoi berjalan tanpa hambatan.
Langkah pertama yang diminta Hanubun adalah menyatukan basis data mengenai seluruh ohoi yang hingga kini belum memiliki Kepala Ohoi definitif. Ia meminta seluruh jajaran tidak lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda.
Penyatuan data itu menjadi dasar untuk memetakan ohoi mana saja yang masih membutuhkan penetapan definitif. Dengan begitu, proses percepatan bisa dilakukan secara terukur dan tidak berlarut-larut.
Hanubun menegaskan bahwa rapat koordinasi harus menghasilkan keputusan dan langkah konkret, bukan sekadar forum diskusi. Ia meminta persoalan Kepala Ohoi definitif tidak dibiarkan berhenti pada tahap koordinasi tanpa penyelesaian.
Seluruh OPD diminta bergerak lebih cepat agar proses penetapan tidak terus berlarut. Percepatan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kepastian pemerintahan di tingkat ohoi di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara.