AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku membawa dua agenda utama dalam pertemuan itu: renovasi total rumah sakit rujukan utama dan rehabilitasi puskesmas di 11 kabupaten/kota. Hendrik menilai penguatan fasilitas kesehatan harus direncanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Dalam pemaparan Pemprov Maluku, RSUD dr. M. Haulussy diarahkan menjadi rujukan utama yang didukung RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Jarak tempuh antarkedua rumah sakit sekitar 20 menit, sehingga pengembangan layanan bisa lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Dukungan tenaga medis dan dokter spesialis menjadi bagian dari skema yang diusulkan. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan memperkuat pelayanan kesehatan jiwa dalam sistem layanan yang terintegrasi.
Data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI memetakan kebutuhan perbaikan puskesmas berdasarkan tingkat kerusakan. Rinciannya: 62 unit rusak ringan, 38 unit rusak sedang, dan 41 unit rusak berat.
Hendrik menyebut fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan rumah sakit paling bergantung pada puskesmas.
"Kondisi infrastruktur Puskesmas menjadi perhatian serius karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas rumah sakit," ujarnya.
Keterbatasan fiskal daerah menjadi dasar permintaan dukungan pembiayaan ke pemerintah pusat. Kebutuhan layanan kesehatan rujukan dinilai terlalu besar untuk ditanggung APBD Maluku sendirian.
"Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027," tegas Hendrik.
Pembenahan puskesmas disebut sebagai bagian penting agar warga di seluruh Maluku memperoleh akses layanan yang layak, aman, dan berkualitas tanpa terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan sarana prasarana.
Pemprov Maluku mendorong sinergi dengan pemerintah pusat agar program peningkatan infrastruktur kesehatan direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran. Audiensi di Kantor Kementerian Kesehatan RI menjadi jalur pengajuan resmi usulan tersebut.
"Pemprov Maluku optimistis, dukungan Kementerian Kesehatan terhadap renovasi RSUD dr. M. Haulussy dan perbaikan 141 Puskesmas akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah," ucapnya.
Belum ada keterangan dari Kementerian Kesehatan soal besaran anggaran yang disiapkan maupun jadwal persetujuan usulan. Kepastian itu akan menentukan apakah pembenahan bisa dimulai sesuai target 2027.