Wagub Maluku Abdullah Vanath Dorong Setiap Pimpinan TNI-Polri Dikukuhkan sebagai Anak Adat Maluku

Penulis: Ujang Rahmat  •  Rabu, 11 November 2026 | 06:15:31 WIB
Wagub Maluku Abdullah Vanath menghadiri pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 di Aula Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

AMBON — Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 resmi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026. Keputusan itu menetapkan Reza Valdo Maspaitella sebagai Ketua Umum dan Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Vanath hadir mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang sedang bertugas di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta. Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Skema Pengukuhan bagi Pemimpin Non-Maluku

Dalam sambutannya, Vanath menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antara lembaga adat dan unsur pimpinan daerah. Menurutnya, para pemimpin TNI, Polri, dan pejabat sipil yang bukan berasal dari Maluku tetap menjadi bagian penting dalam mengurus dan melayani masyarakat Maluku.

Ia mengusulkan Majelis Latupati merumuskan skema pengukuhan bagi setiap pimpinan yang bertugas di Maluku sebagai anak adat. Gagasan itu disebutnya sebagai pengembangan dari nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat Maluku.

"Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku," ungkap Vanath.

Bukan Sekadar Seremoni Topi Adat

Vanath menegaskan pengukuhan tidak boleh berhenti pada seremoni atau pemberian atribut adat. Pengakuan itu perlu diperkuat dokumen resmi, seperti sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani.

"Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku," jelasnya.

Majelis Latupati diminta menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat. Termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil.

Jaringan Persaudaraan hingga Tingkat Nasional

Vanath menilai skema tersebut dapat menjadi langkah strategis memperluas jaringan persaudaraan. Ikatan adat dinilai mampu menjaga kedekatan dengan para pemimpin yang pernah mengabdi di Maluku, sekaligus memperkuat hubungan daerah dengan unsur kepemimpinan nasional.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath menyampaikan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati yang baru dikukuhkan. Ia juga mengapresiasi pengurus sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas.

"Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku," ujar Vanath.

Acara itu dihadiri Forkopimda Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, serta ketua, sekretaris, dan pengurus Majelis Latupati Maluku.

Reporter: Ujang Rahmat
Sumber: wartamaluku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top