AMBON — Keluhan warga Hative Kecil terhadap layanan Perumdam Tirta Yapono bukan pertama kali muncul. NB menyebut air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar hanya mengalir dalam waktu singkat, lalu kembali terhenti tanpa penjelasan kapan akan normal.
Persoalan distribusi air di lingkungan tempat tinggalnya, kata NB, sudah berlangsung berulang. Warga tidak mendapat kepastian jadwal maupun durasi aliran air dari pihak Perumdam Tirta Yapono.
Dugaan Pemberian Uang agar Aliran Air Dibuka
Warga mengaku pernah menyerahkan sejumlah uang kepada oknum petugas supaya aliran air kembali dibuka. Dugaan itu menjadi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan dari manajemen Perumdam Tirta Yapono.
"Kadang kami memberikan uang supaya petugas membuka aliran air. Yang membingungkan, petugas bilang pompa rusak, tetapi setelah diberikan uang, beberapa jam kemudian air kembali mengalir," ungkap NB.
Pernyataan itu menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara alasan teknis yang disampaikan petugas dan kondisi di lapangan. Warga pun mempertanyakan dasar penjelasan yang diberikan selama ini.
Tagihan Bulanan Warga Dinilai Tak Wajar
Selain distribusi yang tidak menentu, NB menyoroti tagihan bulanan yang dinilai tidak wajar. Keluhan soal tagihan muncul di tengah kebutuhan air bersih yang terus meningkat di kawasan Hative Kecil.
Warga berharap manajemen Perumdam Tirta Yapono menjelaskan dasar perhitungan tagihan. Penjelasan itu dinilai penting agar tidak ada kesan pembebanan biaya tanpa korelasi dengan volume air yang diterima warga.
Perumdam Tirta Yapono Diminta Beri Penjelasan
Dugaan pemberian uang kepada oknum petugas menjadi sorotan utama dalam keluhan warga Hative Kecil. Persoalan itu menyangkut tata kelola layanan publik di sektor air bersih yang dikelola Perumdam Tirta Yapono.
Hingga keluhan disampaikan, belum ada keterangan resmi dari manajemen Perumdam Tirta Yapono. Warga berharap ada pemeriksaan internal terhadap dugaan pungutan di luar ketentuan tersebut.
Keluhan NB merangkum tiga persoalan sekaligus: distribusi air yang tidak pasti, tagihan yang dinilai memberatkan, dan dugaan pemberian uang agar aliran dibuka. Ketiganya menuntut jawaban terbuka dari pengelola layanan air bersih di Kota Ambon.