JAKARTA — Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, S.Sos., mewakili pemerintah provinsi dalam forum yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran. Ia didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.
Uji publik ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di seluruh Indonesia. Tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu.
Forum mengangkat tema "Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik". Uji publik menjadi ruang evaluasi sekaligus pendalaman terhadap komitmen, strategi, dan implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan badan publik.
Melalui forum ini, badan publik diminta menunjukkan sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi berdampak nyata pada pemenuhan hak masyarakat memperoleh informasi. Forum juga mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Vanath menegaskan kondisi geografis Maluku menjadi faktor pembeda dalam penyebaran informasi dibandingkan provinsi lain. Penduduk yang tersebar di banyak pulau membuat akses informasi tidak otomatis merata.
"Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah," tegas Vanath.
Ia menjelaskan komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi sudah tertuang dalam arah pembangunan daerah 2025-2029. Komitmen itu masuk dalam Sapta Cita, tepatnya misi pertama tentang peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.
Keikutsertaan Pemprov Maluku dalam tahapan ini menjadi wujud komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pelayanan informasi publik diarahkan agar terbuka, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.
Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban badan publik yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini juga menjadi fondasi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lewat partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemprov Maluku diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi dua fokus utama.
Dua langkah itu diarahkan untuk mendukung pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif di provinsi berpenduduk tersebar di kepulauan tersebut.