AMBON — Jalil Renyaan menegaskan bahwa PKS Maluku mendukung sepenuhnya aspirasi pembentukan Kota Kepulauan Lease. Menurutnya, moratorium bukan alasan untuk berhenti mempersiapkan segala sesuatunya. Langkah teknis dan politik harus tetap berjalan agar usulan tidak kehilangan momentum saat kebijakan itu dicabut.
Dukungan disampaikan saat DPW PKS Maluku menerima kunjungan Konsorsium Kepulauan Lease. Pertemuan dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Rostina Hasyim, Wakil Ketua Fraksi Noaf Rumau, Sekretaris Fraksi Sholichin Buton, serta sejumlah pengurus DPW PKS Maluku.
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Kondisi itu membuat usulan Kota Kepulauan Lease belum bisa diproses lebih jauh di tingkat nasional. PKS Maluku memilih menyiapkan berkas dan dukungan politik dari sekarang.
"Walaupun saat ini masih diberlakukan moratorium terhadap pembentukan DOB, bukan berarti kita harus berhenti mempersiapkan segala sesuatunya. Langkah-langkah teknis dan politik harus tetap berjalan, sehingga ketika moratorium dicabut oleh pemerintah pusat, usulan pembentukan DOB Kota Kepulauan Lease sudah siap," ujar Jalil.
Dukungan PKS tidak berhenti pada pernyataan. DPW PKS Maluku akan mendorong Fraksi PKS di DPRD Provinsi Maluku ikut mengawal proses pembentukan DOB Kota Kepulauan Lease. Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur disebut menjadi bagian penting dalam persyaratan pembentukan daerah baru.
"Secara politik, DPW PKS akan mendukung pembentukan DOB Kota Kepulauan Lease ini. Melalui Fraksi PKS di DPRD Provinsi Maluku, kita akan ikut mendorong dan memperjuangkannya. Saya berharap usulan pembentukan DOB Kota Kepulauan Lease, termasuk daerah-daerah lainnya, mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kepulauan Lease," tegasnya.
Sekretaris Konsorsium Kepulauan Lease Saleh Watihelu menyampaikan apresiasi atas dukungan DPW PKS Maluku. Ia berharap dukungan itu diwujudkan melalui perjuangan politik Fraksi PKS di DPRD Provinsi Maluku. Menurut Saleh, PKS memiliki fraksi utuh di lembaga tersebut.
Saleh mengungkapkan, perjuangan pembentukan DOB Kota Kepulauan Lease telah dipersiapkan selama kurang lebih 16 tahun dan hingga kini masih terus berproses. Harapannya, proses tersebut bisa terwujud dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Lease.
"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan DPW PKS Maluku kepada Konsorsium Kepulauan Lease. Sebagai partai yang memiliki fraksi utuh di DPRD Provinsi Maluku, kami berharap PKS bisa ikut memperjuangkan pembentukan DOB Kota Kepulauan Lease ini. Perjuangan ini sudah kami persiapkan selama 16 tahun. Harapan kami, proses ini bisa terwujud dan nantinya memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Lease," ungkap Saleh.