LANGGUR — Berakhirnya pelayanan kesehatan gratis Rumah Sakit Kapal (RSK) Dokter Share di Pelabuhan Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi momentum mendorong pembenahan sistem pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah terpencil dan kepulauan. Selama beroperasi di Kepulauan Kei, rumah sakit kapal itu menjadi tumpuan warga yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan di daratan.
Direktur RSK Dokter Share, dr. Tasia Risma, berharap kehadiran rumah sakit kapal tidak berhenti sebagai solusi sementara. Menurut dia, pengalaman lapangan itu sebaiknya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan layanan medis di Maluku Tenggara.
Tasia menilai persoalan akses kesehatan di Kepulauan Kei tidak bisa direduksi menjadi hitungan kilometer antara permukiman warga dan pusat layanan medis. Yang turut menentukan adalah kesempatan warga memperoleh pelayanan medis yang layak, termasuk bagi mereka yang bermukim di pulau-pulau kecil.
"Dari seluruh rangkaian layanan medis yang dilakukan di Kepulauan Kei, kami belajar bahwa akses kesehatan itu bukan hanya persoalan jarak, namun kesempatan," ujar Tasia, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah berakhirnya masa pelayanan RSK Dokter Share di Pelabuhan Elat. Selama bertugas, rumah sakit kapal tersebut melayani warga Kecamatan Kei Besar dan sekitarnya yang selama ini bergantung pada transportasi laut untuk mencapai fasilitas kesehatan.
Dokter muda itu menegaskan setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan memadai. Tempat tinggal maupun kondisi geografis, menurut dia, tidak boleh menjadi penghalang.
Bagi warga Kepulauan Kei, persoalan itu nyata sehari-hari. Jarak antarpulau dan keterbatasan armada laut membuat perjalanan ke rumah sakit di pusat kabupaten menelan waktu dan biaya.
Karena itu, Tasia memandang evaluasi pascapelayanan RSK Dokter Share sebagai pintu masuk bagi pemerintah daerah Maluku Tenggara untuk menata ulang distribusi tenaga medis, obat, dan alat kesehatan hingga ke kecamatan kepulauan.
Harapan yang dilontarkan Tasia mengarah pada satu hal: kehadiran rumah sakit kapal sebaiknya diikuti kebijakan tetap yang menjamin layanan kesehatan di wilayah terpencil. Tanpa itu, warga kepulauan berisiko kembali menghadapi keterbatasan akses begitu program berakhir.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara belum memberikan keterangan resmi soal tindak lanjut evaluasi tersebut. Namun, persoalan pemerataan layanan kesehatan di daerah kepulauan menjadi pekerjaan rumah yang menuntut solusi berkelanjutan, bukan sekadar program musiman.