MALUKU — Kementerian Sosial menyediakan dua kanal digital untuk mengecek status penerima bansos PKH, BPNT, dan PBI-JK hanya dengan NIK KTP lewat HP, tanpa perlu datang ke kantor desa. Pengecekan bisa dilakukan via situs cekbansos.kemensos.go.id di browser atau Aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Kedua layanan ini memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memantau jenis bantuan dan periode penyalurannya secara mandiri.
Verifikasi data penerima bantuan sosial kini tak lagi bergantung pada pengumuman lisan di balai desa. Kementerian Sosial menyediakan mekanisme pengecekan mandiri berbasis NIK yang tercantum di KTP, sehingga warga bisa memastikan status kepesertaan langsung dari layar smartphone.
Dua kanal yang bisa dipakai adalah situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dan Aplikasi Cek Bansos. Keduanya menjangkau program PKH, BPNT, hingga PBI-JK yang selama ini menjadi tulang punggung bantuan sosial pemerintah.
Setelah NIK dimasukkan, sistem akan mencocokkan data dengan basis penerima bansos Kemensos. Jika cocok, layar menampilkan nama penerima, usia, jenis bantuan, status kepesertaan, serta periode penyaluran.
Ada tiga program utama yang informasinya bisa dilihat. PKH merupakan bantuan bersyarat yang diberikan berdasarkan komponen keluarga penerima manfaat. BPNT membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Sementara PBI-JK berupa pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi warga yang memenuhi kriteria.
Perlu dicatat, memiliki KTP tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Status kepesertaan tetap ditentukan oleh data dan ketentuan program yang berlaku.
Metode pertama tidak memerlukan unduhan aplikasi tambahan. Cukup buka browser di HP seperti Chrome atau Safari, lalu ikuti langkah berikut:
Apabila data tidak ditemukan, sistem biasanya menampilkan keterangan "Tidak Terdapat Peserta/PM". Pastikan NIK yang dimasukkan sudah benar agar pencocokan data berjalan lancar.
Kanal kedua memakai aplikasi resmi Kemensos yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi ini punya fitur tambahan berupa usulan dan sanggahan jika pengguna menemukan ketidaksesuaian data kesejahteraan.
Hasil pencarian yang menyatakan nama tidak terdaftar bukan berarti seseorang otomatis kehilangan hak atas bansos. Ada sejumlah kemungkinan penyebab, mulai dari data kependudukan yang belum sesuai, perubahan kondisi ekonomi keluarga, proses pemutakhiran data, hingga data yang belum diperbarui di sistem.
Untuk kasus semacam ini, Aplikasi Cek Bansos menyediakan jalur usulan dan sanggahan agar warga bisa melaporkan ketidaksesuaian data kesejahteraan kepada Kemensos.
Pemerintah mendorong penyaluran bansos berbasis data tunggal agar tepat sasaran. Dengan pengecekan mandiri, warga bisa lebih cepat mengetahui statusnya tanpa menunggu verifikasi manual di tingkat desa yang kerap memakan waktu.
Bagi pendamping sosial dan pemerintah daerah, kedua kanal ini juga memangkas beban kerja administratif. Verifikasi awal bisa dilakukan warga sendiri, sementara petugas fokus pada penanganan sanggahan dan pemutakhiran data.
Kemensos belum mengumumkan jadwal pembaruan fitur lanjutan di Aplikasi Cek Bansos. Pengguna disarankan memantau kanal resmi Kemensos untuk informasi terbaru seputar penyaluran PKH, BPNT, dan PBI-JK tahun 2026.