MALUKU — Anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu pos belanja dengan pertumbuhan tertinggi. Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan yang dirilis pemerintah, alokasi mencapai Rp272.945,3 miliar, naik signifikan dari outlook tahun berjalan.
Dari total tersebut, komposisi terbesar masih ditempati subsidi listrik dan LPG 3 kg yang masing-masing menyerap lebih dari Rp100 triliun. Sementara subsidi BBM jenis tertentu justru porsinya paling kecil, hanya sekitar 10 persen dari total pagu.
Subsidi LPG 3 Kg dan Listrik: Dua Pos Penyumbang Kenaikan Terbesar
Subsidi LPG tabung 3 kg melonjak paling tajam secara persentase. Pemerintah mengalokasikan Rp114,1 triliun untuk komoditas ini, melonjak dari outlook 2026 yang sebesar Rp90,4 triliun. Artinya, ada tambahan anggaran sekitar Rp23,7 triliun hanya untuk menjaga harga jual LPG 3 kg tetap di tingkat masyarakat.
Adapun subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp130,1 triliun, naik dari Rp110,4 triliun pada outlook tahun ini. Pemerintah menjelaskan, kenaikan ini terjadi karena biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang meningkat.
Dalam dokumen resmi disebutkan tiga faktor utama pendorong BPP: depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP) akibat konflik geopolitik global, serta peningkatan produksi pada pembangkit berbahan bakar gas.
BBM Solar dan Minyak Tanah: Alokasi Naik Tipis, Volume Tetap Dijaga
Berbeda dengan dua pos lainnya, subsidi BBM jenis tertentu hanya naik tipis. Pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk solar dan minyak tanah, dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun.
Perhitungan ini menggunakan sejumlah asumsi makro, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP. Pemerintah juga mematok subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter dengan volume yang direncanakan mencapai 19.558,5 ribu kiloliter.
Sementara itu, volume minyak tanah yang disubsidi diperkirakan mencapai 539,0 ribu kiloliter. Untuk LPG 3 kg, volume bersubsidi direncanakan sebesar 8.945,0 juta kilogram.
Beban Fiskal Menguat, Ruang Manuver Pemerintah Menyempit
Kenaikan subsidi energi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih sangat bergantung pada kompensasi harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, membengkaknya belanja subsidi berarti mengurangi ruang fiskal untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Tekanan ini diperkirakan akan berlanjut jika kondisi nilai tukar rupiah belum stabil dan harga minyak dunia masih bertahan di level tinggi akibat ketegangan geopolitik. Pemerintah sebelumnya telah beberapa kali menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, namun realisasi anggaran menunjukkan arah yang masih ekspansif.
Bagi pelaku industri dan investor, kenaikan pagu subsidi ini bisa menjadi indikator bahwa inflasi energi akan tetap terkendali tahun depan. Namun, implikasi terhadap defisit fiskal dan penerbitan utang baru perlu dicermati, karena akan mempengaruhi yield obligasi pemerintah dan stabilitas pasar keuangan domestik.
