MALUKU — Target 10 ribu bus listrik di Jakarta pada 2030 bukan sekadar wacana. Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menyebutkan angka itu saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Saat ini, jumlah bus listrik yang beroperasi baru sekitar 500 unit.
Elektrifikasi transportasi publik ini memang jadi andalan untuk menekan emisi. Namun, memindahkan 9.500 unit bus tambahan dari bahan bakar minyak ke listrik dalam empat tahun adalah lompatan yang belum pernah dilakukan kota mana pun di Asia Tenggara.
Hitungan Hemat yang Menggiurkan, Tapi Ada Syaratnya
Angka penghematan yang dipaparkan TransJakarta memang impresif. Satu unit bus listrik disebut bisa menghemat subsidi BBM hingga Rp302 juta per tahun. Kalau dihitung dengan aspek operasional lain, total penghematan selama 5,5 tahun mencapai Rp3,9 miliar — setara harga satu unit bus listrik 12 meter.
Hitungan ini berdasarkan selisih harga solar subsidi dengan BBM komersial, ditambah efisiensi operasional bus listrik dibandingkan bus ICE (Internal Combustion Engine). Artinya, secara jangka panjang, investasi awal yang besar bisa terbayar — kalau bus tersebut benar-benar dipakai maksimal.
Pertanyaannya, dari mana sumber pengisian dayanya? 10 ribu bus listrik yang beroperasi bersamaan membutuhkan pasokan listrik raksasa dan depo yang dilengkapi charger cepat. Kalau infrastruktur ini telat, target 2030 cuma jadi angka di atas kertas.
Bukan Cuma Listrik: Hidrogen dan Hibrida Juga Masuk Hitungan
Pramono tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Selain bus listrik murni, Pemprov DKI akan mendorong penggunaan bus berbahan bakar hidrogen dan bus hibrida. Langkah ini realistis — hidrogen bisa jadi solusi untuk rute jarak jauh yang butuh pengisian cepat, sementara hibrida jadi jembatan transisi.
Namun, perlu dicatat: infrastruktur hidrogen di Indonesia masih nol besar. Stasiun pengisian hidrogen belum ada, dan teknologi fuel cell masih jauh lebih mahal daripada baterai. Jadi, porsi hidrogen dalam target 10 ribu unit itu kemungkinan kecil — kecuali ada investasi besar dari swasta.
Konektivitas Naik, Tapi Tantangan di Lapangan Tetap Ada
Di sisi lain, ada kabar baik. Proporsi penggunaan transportasi publik di Jakarta kini mencapai lebih dari 31%, naik dari sekitar 23%. Pramono mengaitkan kenaikan ini dengan kebijakan pembebasan tarif bagi 15 kelompok masyarakat dan pengembangan layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga.
"Konektivitas kita sekarang ini sudah 93%, dan sekarang ini orang yang menggunakan transportasi yang digunakan secara terus-menerus itu sudah lebih dari 31%, sebelumnya sekitar 23%. Ada peningkatan hampir 14%," ujar Pramono.
Kenaikan hampir 14% ini signifikan, tetapi perlu diingat: naiknya jumlah penumpang tidak otomatis berarti nyaman. Kalau bus baru datang tapi headway-nya masih 20 menit di jam sibuk, orang bakal balik lagi ke kendaraan pribadi.
Yang Perlu Diperhatikan Sebelum 2030
Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah yang harus beres sebelum target 10 ribu unit tercapai:
- Infrastruktur pengisian daya: Depo bus listrik butuh transformator dan charger berkapasitas besar. Berapa banyak depo yang sudah siap? Belum ada angka resmi yang dipublikasikan.
- Kesiapan jaringan listrik PLN: 10 ribu bus listrik yang ngecas bersamaan bisa membebani grid. Perlu koordinasi ketat soal waktu charging — idealnya di malam hari saat beban puncak turun.
- Anggaran pengadaan: Satu unit bus listrik 12 meter dihargai sekitar Rp3,9 miliar. Kalikan dengan 9.500 unit tambahan, totalnya sekitar Rp37 triliun. Dari mana sumber dananya? APBD, KPBU, atau skema lain?
Target 10 ribu bus listrik adalah arah yang benar. Tapi tanpa detail eksekusi yang jelas — terutama soal infrastruktur dan pendanaan — ini bisa jadi proyek mercusuar yang molor dari jadwal. Publik berhak tahu peta jalan lengkapnya, bukan cuma angka targetnya.
