Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku memperkuat kinerja 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 740 miliar pada 2026. Penguatan ini mencakup evaluasi berkala, digitalisasi layanan, hingga koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten dan kota.
AMBON — Bapenda Provinsi Maluku memastikan penguatan 12 UPTD Samsat menjadi prioritas utama dalam strategi pemungutan pajak daerah tahun ini. Kepala Bapenda Maluku Djalaluddin Salampessy menegaskan unit pelayanan di lapangan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan wajib pajak.
"UPTD Samsat memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu ujung tombak penerimaan pajak daerah. Karena itu, kinerja dan koordinasi harus terus diperkuat," kata Djalaluddin di Ambon, Senin.
Digitalisasi dan Pembebasan Denda Jadi Andalan
Untuk mendorong kepatuhan masyarakat, Bapenda mengandalkan beberapa program unggulan. Efektivitas program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, layanan Samsat Keliling, serta digitalisasi dan inovasi pelayanan publik terus dioptimalkan di seluruh wilayah Maluku.
"Yang kita dorong bukan hanya mengejar angka penerimaan, tetapi bagaimana pelayanan semakin mudah sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajibannya," ujar Djalaluddin.
Berapa Besar Target PAD dan APBD 2026?
Target PAD Provinsi Maluku pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 740 miliar dari total APBD sekitar Rp 2,52 triliun. Bapenda tidak hanya mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi riil.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota diperkuat agar pengelolaan potensi pendapatan berjalan terintegrasi. "Optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama. Bukan hanya Bapenda, tetapi juga kabupaten dan kota serta seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah," kata Djalaluddin.
Tren Positif Harus Dijaga Hingga Akhir Tahun
Capaian realisasi pendapatan APBD 2026 yang berada di zona hijau dan di atas rata-rata nasional dinilai sebagai momentum perbaikan kinerja. Djalaluddin mengapresiasi kontribusi seluruh pegawai Bapenda, 12 UPTD Samsat se-Maluku, serta Tim Pembina Samsat Provinsi Maluku.
"Ini tren positif yang harus dipertahankan. Koordinasi, konsistensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menggali sekaligus mengamankan pendapatan daerah," katanya.
Perluas Basis Penerimaan dan Jaga Efisiensi Belanja
Selain optimalisasi pajak, Bapenda mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pemanfaatan aturan turunan dari peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Upaya ini diarahkan untuk memperluas basis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
Djalaluddin menambahkan bahwa penguatan penerimaan PAD harus berjalan seiring dengan efisiensi belanja dan pengawasan pengelolaan APBD. "Kemandirian fiskal tidak hanya berbicara tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana belanja dikelola secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Bapenda Maluku akan terus mengevaluasi kinerja masing-masing UPTD Samsat, termasuk efektivitas program pelayanan dan strategi pemungutan pajak, sebagai bagian dari upaya menjaga momentum peningkatan PAD sepanjang 2026.
